Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara sekaligus Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pusat, Rionald Silaban, menegaskan pentingnya sinergi dalam optimalisasi pengurusan piutang negara oleh PUPN. Hal tersebut disampaikannya pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua PUPN Cabang pada Rabu (11/03) di Aula Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Rionald menjabarkan salah satu inisiatif strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan tahun 2025 adalah penerapan Automatic Blocking System (ABS) melalui interoperabilitas sistem Coretax, CEISA, Simponi, dan FocusPN dalam Program Tema Penerimaan.

“DJKN telah merintis kerja sama dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) agar tindakan keperdataan dapat memanfaatkan ABS sehingga layanan PNBP yang akan digunakan penanggung utang/wajib bayar dapat terblokir,” imbuh Rionald.

Dirjen KN juga menyoroti peran kelompok kerja Joint Collection sebagai forum kolaborasi PUPN dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), DJA, dan unit eselon I lainnya dalam pertukaran data dan informasi, analisis bersama, penetapan Daftar Sasaran Bersama, serta pelaksanaan penagihan bersama.

Selain mendorong sinergi optimaliasi penerimaan negara, Rionald juga menegaskan pentingnya komitmen dan integritas dalam pengurusan piutang negara. Harapannya, pengurusan piutang negara oleh PUPN semakin optimal sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan penerimaan negara.

“Dengan menjunjung prinsip tata kelola yang baik, setiap tindakan pengurusan piutang negara diharapkan dapat dilakukan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab.” tegas Rionald.