Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN), memberikan arahan kepada seluruh pegawai dalam kegiatan Town Hall Meeting yang diselenggarakan secara hybrid; luring di Aula Kantor Pusat DJKN dan secara daring melalui Microsoft Teams, Selasa (10/02). Dirjen KN, Rionald Silaban, menekankan pentingnya menjaga integritas, disiplin, serta kewaspadaan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

Perkuat Integritas dan Evaluasi Cara Kerja

Dalam arahannya, Rionald menyampaikan apresiasi atas nilai Indeks Integritas DJKN Tahun 2025 sebesar 105.29%. Hasil ini menandakan persepsi integritas dan antikorupsi DJKN sudah baik dan cukup tinggi diantara Eselon I di Kementerian Keuangan. Namun, meskipun indeks integritas secara organisasi sudah baik, beliau menyampaikan bahwa setiap pegawai tetap perlu melakukan refleksi terhadap kinerja dan sikap profesional dalam melayani pemangku kepentingan. Menurutnya, meskipun internal organisasi merasa telah bekerja dengan baik, masih terdapat ruang perbaikan berdasarkan perspektif pengguna layanan.

“Organisasi harus terus mengevaluasi postur dan cara kerjanya agar sejalan dengan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan.”, tegas beliau.

Disiplin dan Tanggung Jawab dalam Mengemban Amanah

Dirjen KN menyampaikan bahwa menjalani pekerjaan sebagai pegawai DJKN tidaklah mudah dan penuh risiko. Oleh karena itu melalui Town Hall Meeting ini, Dirjen KN mengajak seluruh pegawai DJKN untuk bersama-sama saling menjaga, saling mengingatkan, dan waspada terhadap potensi risiko dalam pelaksanaan tugas khususnya di bidang penilaian, lelang, pengelolaan piutang, dan pengelolaan kekayaan negara.

“Saya berharap kita semua tetap waspada. Don't let yourself, or don't let your guard down.”, ujarnya.

Dinamika tugas dan fungsi DJKN terbilang kompleks, termasuk pengelolaan aset negara yang memiliki nilai historis dan ekonomi tinggi. Oleh karena itu, setiap pegawai diminta untuk bekerja secara disiplin, transparan, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, Rionald menyoroti pentingnya keberanian dan tanggung jawab dalam mengemban amanah. Menurutnya, semangat untuk menyelesaikan pekerjaan harus tetap diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip kehati-hatian.

“Jangan sampai keinginan untuk menyelesaikan tugas justru membawa kita pada langkah yang keliru,” tegasnya.

Penguatan Budaya Organisasi dan Pengembangan Karakter Pegawai

Dalam rangka membangun karakter dan pemperkuat integritas pegawai DJKN, budaya coaching-mentoring merupakan salah satu hal yang harus ditingkatkan di lingkungan DJKN. Transfer pengetahuan dan pengalaman dinilai penting untuk membentuk karakter pegawai yang matang secara profesional dan psikologis.

Lebih lanjut, Rionald menyampaikan bahwa penguatan mental, pengendalian emosi, serta kemampuan menghadapi tekanan merupakan bagian dari kompetensi yang harus terus dikembangkan. Pegawai diharapkan mampu menjaga sikap dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk saat berinteraksi dengan pihak eksternal.

Menutup arahannya, Dirjen KN mengajak seluruh pegawai, baik yang hadir langsung maupun secara virtual, untuk terus memperkuat sinergi, menjaga amanah, dan menjadikan nilai-nilai integritas sebagai fondasi utama dalam bekerja.

“Kita harus saling mengingatkan dari waktu ke waktu agar tetap berada di jalur yang benar,” pungkasnya.

Penguatan Budaya Integritas dan Antikorupsi

Setelah pengarahan dari Dirjen KN, kegiatan dilanjutkan dengan sesi penyuluhan antikorupsi yang disampaikan oleh Penyuluh Antikorupsi, Kusuma Santi Wahyuningsih, selaku Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN. Dalam penyuluhan tersebut disampaikan bahwa penguatan budaya integritas menjadi hal penting di tengah kompleksitas tugas DJKN yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara bernilai strategis.

Kusuma Santi menjelaskan bahwa potensi penyimpangan dapat muncul dari berbagai titik rawan dalam proses bisnis, terutama pada area yang memiliki diskresi tinggi, minim pengawasan, melibatkan pihak eksternal, serta memiliki nilai ekonomi besar. Oleh karena itu, pencegahan korupsi perlu dimulai dari identifikasi dan mitigasi risiko pada area strategis DJKN seperti pengelolaan BMN, lelang, piutang negara, penilaian, dan pemanfaatan aset negara.

Selain itu, pegawai juga diingatkan mengenai pentingnya pengendalian gratifikasi, transparansi proses kerja, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas. Penguatan pengawasan melalui digitalisasi proses, audit trail, dan penerapan four eyes principle turut menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko yang perlu diterapkan secara konsisten.

Melalui sesi penyuluhan ini, seluruh pegawai diharapkan semakin memahami bahwa integritas bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan budaya kerja yang harus dijaga bersama untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap DJKN.

Pada akhirnya kegiatan Town Hall Meeting ini tidak hanya sebagai forum komunikasi untuk menyampaikan arahan dan kebijakan organisasi, serta memperkuat budaya integritas dan antikorupsi di lingkungan DJKN. Namun juga diharapkan menjadi sarana dialog antara pimpinan dan pegawai, serta sebagai pengingat bagi setiap pegawai untuk terus mengevaluasi diri demi peningkatan kinerja organisasi. (asmp)