JAKARTA — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Penilaian Benda Seni Koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia berupa lukisan, Kamis (5/2/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal strategis dalam mematangkan pendekatan dan metodologi penilaian Barang Milik Negara (BMN) berupa lukisan sebelum proses penilaian formal dilaksanakan.

FGD yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri oleh perwakilan Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kebudayaan, para Penilai Pemerintah DJKN dari pusat dan daerah, serta narasumber dari kalangan kurator dan pengelola museum. Forum ini dirancang untuk menyamakan persepsi lintas disiplin terkait penilaian lukisan koleksi Istana Kepresidenan yang memiliki karakteristik khusus sebagai aset negara sekaligus warisan budaya bangsa.

Direktur Penilaian DJKN Arik Hariyono dalam opening speech-nya menegaskan bahwa penilaian BMN tidak semata-mata bertujuan menghasilkan angka nilai, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme pengelolaan kekayaan negara.

“Ketika objek yang dinilai adalah benda seni, terlebih lagi lukisan koleksi Istana Kepresidenan, maka kompleksitasnya menjadi jauh lebih tinggi. Lukisan-lukisan tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memuat nilai sejarah, budaya, simbolik, bahkan identitas kebangsaan,” ujar Arik.

Ia menambahkan, penilaian lukisan menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner. Aspek keaslian, provenance, konteks sejarah, kondisi fisik karya, hingga dinamika pasar seni menjadi faktor penting yang perlu dipahami secara utuh oleh Penilai Pemerintah.

FGD ini juga menghadirkan keynote speaker Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN serta sambutan dari Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden. Keterlibatan lintas kementerian tersebut menegaskan bahwa penilaian lukisan koleksi Istana Kepresidenan tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga strategis dalam mendukung pengelolaan aset negara yang berkelanjutan.

Dalam sesi pemaparan materi, narasumber dari Kementerian Kebudayaan dan para kurator menyampaikan perspektif mengenai nilai seni, nilai historis, serta mekanisme pembentukan nilai lukisan. Penekanan diberikan pada pentingnya memahami lukisan sebagai cultural heritage yang nilainya tidak selalu dapat direpresentasikan secara utuh melalui pendekatan pasar konvensional.

FGD ini merupakan tindak lanjut atas kegiatan inventarisasi dan pembaruan data BMN berupa lukisan yang telah dilaksanakan di seluruh Istana Kepresidenan pada akhir 2025. Hasil diskusi akan menjadi salah satu landasan penting dalam memfinalisasi data dan pendekatan penilaian sebelum permohonan penilaian diajukan secara resmi kepada DJKN.

Direktorat Penilaian DJKN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas penilaian, termasuk pada objek-objek yang bersifat khusus dan bernilai strategis. Melalui forum ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama antara Penilai Pemerintah dan para pemangku kepentingan, sehingga penilaian lukisan koleksi negara dapat dilaksanakan secara objektif, akuntabel, serta tetap menghormati prinsip pelindungan dan pelestarian warisan budaya bangsa. (lt/hy/da/ac)