Jakarta – Pakar komunikasi menilai bahwa reputasi institusi publik tidak lahir dari narasi yang indah semata, melainkan dari kerja nyata yang disampaikan kepada publik secara akurat dan mudah dipahami. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Kehumasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025 yang digelar di Gedung AA Maramis, Jakarta, Senin (15/12).

 

Communication strategist, Prita Laura, menegaskan bahwa komunikasi publik harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses kebijakan. Menurutnya, sebaik apa pun kinerja institusi, tidak akan berdampak optimal apabila tidak dikomunikasikan dengan benar kepada masyarakat. “Reputasi institusi tidak dibangun dari retorika, tetapi dari kerja nyata yang dikomunikasikan dengan benar,” ujarnya.

 

Senada dengan itu, CEO IMOGEN PR, Jojo Nugroho, mengingatkan pentingnya pendekatan komunikasi yang berorientasi pada pemahaman publik. Ia menilai tugas DJKN tidak berhenti pada pengelolaan aset negara semata, tetapi juga memastikan publik mengetahui pesan di balik pengelolaan aset, seperti mengapa aset negara dikelola dan bagaimana dampaknya bagi mereka. “Tugas DJKN bukan hanya mengelola aset, tapi memastikan publik memahami makna dan keadilannya,” jelas Jojo.

 

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN, Muhammad Hasbi Hanis, menegaskan bahwa kehumasan memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kerja teknis dan pemahaman publik. Menurutnya, komunikasi publik bukan hanya dilakukan saat krisis, tetapi harus dibangun melalui konsistensi antara kinerja dan penyampaian informasi. “Kehumasan hadir bukan untuk membungkus pekerjaan teknis, melainkan menerjemahkannya ke dalam bahasa publik yang akurat dan mudah dipahami,” kata Hasbi.

 

Hasbi juga menambahkan bahwa komunikasi publik merupakan bagian dari upaya perlindungan dan edukasi kepada masyarakat. Ketika institusi tidak menyampaikan informasi secara terbuka, publik berpotensi mencari sumber lain yang belum tentu akurat.

Melalui rapat koordinasi ini, DJKN menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara unit teknis dan kehumasan, sehingga pesan institusi dapat tersampaikan secara transparan, terpercaya, dan berdampak. DJKN optimistis penguatan komunikasi publik akan mendorong pelayanan yang lebih baik serta memastikan manfaat kerja nyata institusi dirasakan langsung oleh masyarakat. (kk/bk)