Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyambut kunjungan 19 pejabat eselon II dan III dari Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh dalam kegiatan Knowledge Sharing and Training Program on Government Integrated Financial Management Information System (GIFMIS) – Batch 1 pada Rabu dan Kamis (15-16/10).

Rangkaian kegiatan ini terdiri atas dua agenda utama, yaitu sharing session pada Rabu-Kamis (15-16/10) dan kunjungan lapangan (field visit) ke DJKN pada Kamis (16/10).

Pada hari pertama, Rabu (15/10), kegiatan sharing session diisi oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara I, Emirenciana Nyantyasningsih. Dalam paparannya, Emirenciana menyampaikan kebijakan strategis dan praktik pengelolaan kekayaan negara di Indonesia. Sesi ini berjalan interaktif dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan dari para delegasi, yang menunjukkan ketertarikan mereka terhadap pengalaman Indonesia dalam membangun sistem pengelolaan aset negara. Secara keseluruhan, sesi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kerangka kebijakan pengelolaan aset negara, termasuk peran DJKN dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kunjungan ini menjadi ajang berbagi pengetahuan antara DJKN dan Kementerian Keuangan Bangladesh dalam bidang pengelolaan aset dan sistem keuangan terintegrasi (GIFMIS) yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas teknis para peserta dalam membangun tata kelola keuangan yang modern transparan dan akuntabel.

Dalam sambutan rangkaian acara hari kedua, Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Negara (PKKN) II, Direktorat PKKN, Yoshua Wisnungkara, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kerja sama antara kedua lembaga.

“DJKN selalu terbuka untuk berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan kekayaan negara. Semoga pertemuan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara Indonesia dan Bangladesh dalam reformasi sektor publik,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dwi Kurniawan Saputro dari Direktorat PKKN menyampaikan penjelasan mengenai Manajemen Pengelolaan Aset di Indonesia, mencakup sejarah dan kebijakan pengelolaan aset negara. Selanjutnya, Hermanu Joko Nugroho dari Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi (TSI) menjelaskan bagaimana Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAN) berperan penting dalam mendukung transformasi digital pengelolaan BMN.

Sesi knowledge sharing ditutup oleh Fajar Perdana Putra dari Sekretariat DJKN yang menampilkan demo operasional SIMAN. Antusiasme para peserta terlihat dari sesi diskusi interaktif yang menggali berbagai praktik dan tantangan dalam pengelolaan keuangan publik di kedua negara.

Usai sesi paparan dan diskusi, delegasi Bangladesh melaksanakan field visit ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV untuk memperoleh penjelasan mengenai praktik pelayanan pengelolaan BMN dan melakukan building tour untuk melihat implementasi pengelolaan aset negara di tingkat operasional.

 (myp/ad)