Bandung – Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025 menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk memperkuat arah transformasi berkelanjutan organisasi. Rangkaian kegiatan  ini menegaskan komitmen DJKN untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara serta memperkuat pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Rapimtas membahas berbagai isu strategis, antara lain pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), tata kelola piutang negara, pengembangan layanan lelang, penguatan sistem informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik di seluruh kantor wilayah dan KPKNL. Selain itu, para peserta juga memaparkan perkembangan terkini serta tantangan yang dihadapi di masing-masing unit, khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Encep Sudarwan, menegaskan pentingnya konsistensi dalam penguatan tata kelola, pembaruan data, serta keberanian melakukan transformasi organisasi. “Good is not good enough when better is expected,” ujarnya. Ia menekankan bahwa setiap insan DJKN perlu terus meningkatkan standar kerja dan memberikan hasil yang berdampak nyata bagi pemangku kepentingan.

Senada dengan hal tersebut, Tenaga Pengkaji Restrukturisasi Privatisasi dan Efektivitas KND yang juga menjabat sebaga Plt. Direktur Lelang, Windraty Ariane Siallagan, menyoroti pentingnya sinergi antarpihak. “Koordinasi adalah hal yang paling berharga dalam organisasi ini. Sinergi menjadi kunci untuk mewujudkan layanan yang lebih baik,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, Bernadette Yuliasari Mulyatno, menekankan bahwa masukan dari pemangku kepentingan merupakan sumber informasi berharga untuk meningkatkan layanan. “Keluhan bukan semata kritik melainkan data riil untuk kita belajar menjadi lebih baik,” ujarnya. Pandangan keduanya sejalan dengan semangat yang disampaikan oleh para peserta lainnya, yang menekankan pentingnya kolaborasi, keterbukaan terhadap masukan, serta kesediaan untuk terus beradaptasi demi terwujudnya pelayanan publik yang unggul dan terpercaya.

Melalui forum ini, DJKN berkomitmen untuk terus memperkuat konsolidasi data, proses bisnis, dan cara kerja agar seluruh pegawai dapat berperan sebagai pemilik proses bisnis dalam pengelolaan kekayaan negara. Dengan langkah tersebut, kontribusi DJKN diharapkan semakin nyata dalam mendukung pengelolaan kekayaan negara yang optimal, peningkatan kualitas layanan publik, serta pencapaian target kinerja yang lebih terarah pada tahun 2026.

(yf/myp/rik/taw)