Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN), Rionald Silaban, membuka Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 2025 pada Rabu (1/10) di Jakarta. Rionald menyampaikan bahwa tuntutan terhadap DJKN semakin besar, termasuk dalam optimalisasi kekayaan negara dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Bapak Ibu sekalian, kita jangan menjadi pejabat yang merasa dengan menyelesaikan nota dinas maka pekerjaan kita selesai.”

Lebih lanjut, Rionald mendorong para pejabat agar lebih berani mengambil keputusan sebelum melakukan eskalasi permasalahan ke level pimpinan. Pengambilan keputusan membutuhkan birokrasi yang kuat dan tata kelola yang baik.

Sebelumnya, dalam rangkaian Rapimtas DJKN 2025, Kepala Bagian SDM Sekretariat DJKN Acep Irawan memaparkan rencana pelaksanaan Organizational Diagnostic (Rapid Assessment). Acep menjelaskan bahwa langkah ini penting untuk memperkuat Rencana Strategis DJKN melalui pengenalan kekuatan dan kelemahan organisasi.

“Proses diagnostik bukan hanya pekerjaan kami di Sekretariat tetapi pekerjaan kita semua sehingga Bapak/Ibu harap berpartisipasi,” ungkap Acep.

Rapimtas hari pertama ditutup dengan sesi Inspiring Talk oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi serta Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si. Dengan topik “Psikologi Politik Sekitar Kekuasaan (Power),” Hamdi memberikan perspektif mendalam mengenai dinamika psikologi dalam relasi kekuasaan yang relevan dalam konteks kepemimpinan para birokrat dan tata kelola organisasi.

Rapimtas DJKN 2025 dilaksanakan pada 1-3 Oktober 2025 dengan diikuti oleh seluruh pejabat Eselon II di lingkungan DJKN. Sekretaris DJKN Kusumawardhani mengharapkan agar para insan DJKN lebih tangguh dan berani menghadapi tantangan serta mampu membangun mentalitas troubleshooters. 

(myp/yf/rik/taw)