Jakarta – Indonesia dan Filipina memperkuat kerja sama dalam melindungi aset publik dari risiko bencana melalui kegiatan Knowledge Exchange on Financial Protection of Public Assets pada Selasa-Kamis (23-25/09) di Jakarta. Forum ini diselenggarakan dengan dukungan Bank Dunia dan mempertemukan para pejabat pemerintah, ahli keuangan publik, serta praktisi kebijakan dari kedua negara.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban menegaskan bahwa perlindungan aset negara memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan fiskal.

“Melindungi aset negara bukan hanya soal menjaga gedung dan infrastruktur, tetapi memastikan layanan publik tetap berjalan ketika masyarakat paling membutuhkannya,” ujar Rionald.

Ia juga menekankan kesamaan tantangan antara Indonesia dan Filipina.

“Kita sama-sama hidup dengan risiko. Gempa, banjir, topan, dan erupsi bukan hanya ancaman terhadap kehidupan, tetapi juga terhadap keberlangsungan aset negara,” tambahnya.

Mendukung pernyataan Dirjen, Deputy Treasurer Bureau of Treasury, Department of Finance of Philippines, Eduardo Anthony G. Marino III mengatakan bahwa dengan kesamaan kedua negara ini, pertukaran pengalaman menjadi penting.

“Sejak 2011 Bank Dunia telah memfasilitasi knowledge exchange untuk mendukung negara-negara rawan bencana. Kesamaan konteks antara Indonesia dan Filipina menjadikan forum ini sangat relevan untuk berbagi strategi sesuai kondisi masing-masing,” jelas Marino.

Sementara itu, Lead Financial Sector Specialist World Bank, Julian Casal menekankan tujuan strategis forum ini.

“Knowledge exchange ini bertujuan memperkuat resiliensi fiskal menghadapi perubahan iklim, mendorong kolaborasi antar-kementerian, serta meningkatkan pengelolaan aset publik di kedua negara,” kata Casal.

 

Belajar dari Pengalaman Kedua Negara

Pada hari pertama, Indonesia memaparkan inisiatif asuransi Barang Milik Negara (BMN) sebagai upaya proteksi fiskal, sementara Filipina menekankan penggunaan budgetary instruments seperti National Disaster Risk Reduction and Management Fund (NDRRMF) dan Local Disaster Risk Reduction and Management Fund (LDRRMF). Filipina juga telah membentuk lembaga khusus penanggulangan bencana serta mulai mengasuransikan properti pemerintah sejak 2017 melalui National Asset Registry System (NARS), sama hal nya dengan Indonesia yang juga tengah mengembangkan modul asuransi SIMAN V2 sebagai alat bantu implementasi pengasuransian BMN.

Diskusi membahas arsitektur kelembagaan dan regulasi, mekanisme pendanaan, tantangan alokasi anggaran, serta strategi manajemen klaim dan disbursement. Dari sesi ini, peserta menyimpulkan bahwa perlindungan aset publik lewat instrumen keuangan seperti asuransi semakin penting untuk mempercepat pemulihan layanan pasca bencana.

Selanjutnya di hari kedua, Filipina menyampaikan pengalamannya dalam penanganan risiko bencana. Typhoon dan gempa bumi disebut sebagai ancaman utama yang sering menimbulkan kerugian besar, terutama pada infrastruktur publik. Oleh karena itu, sektor pekerjaan umum dan jalan raya mendapatkan porsi anggaran signifikan untuk rekonstruksi.

Pemerintah Filipina menerapkan berbagai instrumen, mulai dari asuransi aset, dana cadangan daerah, hingga program konvergensi lintas kementerian. Melalui sistem NARS, pemerintah dapat memetakan aset mana yang paling kritis untuk diasuransikan. Meski begitu, tantangan masih ada, seperti belum semua aset tercatat dalam basis data nasional dan perbedaan besaran premi sesuai nilai aset.

Pada kesempatan yang sama, DJPPR sebagai wakil Indonesia turut menjelaskan rencana pengembangan Asuransi Parametrik sebagai instrumen alternatif proteksi atas infrastruktur. Dari sisi sistem informasi, Direktorat Penilaian menambahkan bagaimana upaya indonesia untuk menyusun nilai asuransi guna mencegah kondisi pertanggungan underinsurance. Sementara, Direktorat TSI juga menjabarkan pembentukan sistem informasi peta kekayaan negara yg terintegrasi dengan database aset negara SIMAN V2.

Di hari ketiga, kedua negara menyoroti rencana jangka panjang dalam memperluas cakupan perlindungan aset publik. Baik Indonesia maupun Filipina menyadari perlunya memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan kesadaran legislatif terkait pentingnya proteksi fiskal, serta memperluas partisipasi pemerintah daerah.

Peserta juga membahas bagaimana pengalaman dan data historis kerugian bencana dapat mendorong political appetite dalam mendukung kebijakan perlindungan aset.

 

Komitmen Bersama

Rangkaian tiga hari knowledge exchange ini menghasilkan pemahaman bersama bahwa asuransi aset publik dan instrumen finansial lain bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak. Dengan langkah kolaboratif, Indonesia dan Filipina diharapkan mampu memperkuat ketahanan fiskal dan memastikan keberlangsungan pelayanan publik di tengah ancaman bencana. (es/fz/dit/dys)