Bandar Lampung – Indonesia tengah memasuki babak baru dalam pengelolaan kekayaan alam melalui valuasi sumber daya alam. Salah satu langkah strategis yang kini berjalan adalah proyek perintis valuasi Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di Lampung, yang menjadi bagian dari kerja sama Nature Transition Support Programme (NTSP) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris. Hal ini disampaikan Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan negara Nella Sri Hendriyetty saat menghadiri undangan British Embassy Jakarta pada Sabtu (30/8) di Lampung.

NTSP merupakan program riset unggulan yang didanai oleh Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Inggris, terinspirasi dari Dasgupta Review on the Economics of Biodiversity. Program ini bertujuan membantu negara mitra, termasuk Indonesia, menempatkan nilai alam secara lebih nyata dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan.

Kementerian Keuangan melaksanakan program ini dengan berkolaborasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bappenas. Melalui kerangka valuasi ekonomi, pemerintah menilai jasa ekosistem seperti hutan, mangrove, keanekaragaman hayati, hingga penyerapan karbon, untuk kemudian diterjemahkan menjadi aset yang terukur dalam kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan.

Valuasi Way Kambas: Proyek Perintis

Sejak Juni 2025, tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Penilaian DJKN, Kanwil DJKN Lampung-Bengkulu, serta KPKNL Bandar Lampung dan Metro, melaksanakan survei lapangan di TNWK. Survei ini menilai berbagai jasa ekosistem, mulai dari penyerapan karbon, manfaat keanekaragaman hayati, hingga potensi pariwisata. Tim juga menghimpun data sekunder terkait manfaat hidrologi bagi masyarakat sekitar taman nasional. Saat ini, tim sedang mengolah data hasil survei untuk menghitung nilai ekonomi dari tiap jasa ekosistem.

Selain valuasi TNWK, tahap awal program NTSP Indonesia juga akan menghasilkan Laporan Sintesis yang direncanakan terbit tahun ini. Laporan ini akan mendokumentasikan manfaat hidrologi, keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, dan pariwisata di Way Kambas.

Tak hanya menyajikan data awal, laporan ini juga akan memuat metodologi yang dapat direplikasi di lokasi lain, sehingga bisa menjadi rujukan untuk valuasi sumber daya alam di kawasan konservasi lainnya. Laporan Sintesis ini ditargetkan diluncurkan secara resmi dalam seminar diseminasi akhir 2025.

Ke depan, Indonesia berencana melanjutkan ke tahap valuasi lebih mendalam guna menghitung Total Economic Value dari TNWK. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah akan menyusun Policy Brief untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, dan KLHK sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data ekosistem. Selain itu, pembelajaran dari proyek Way Kambas akan menjadi pintu masuk bagi studi eksplorasi untuk mereplikasi program ini pada aset sumber daya alam lainnya.

Menanamkan Alam ke Dalam Ekonomi

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa valuasi aset alam bukan sekadar soal angka, melainkan upaya menanamkan nilai alam ke dalam kebijakan nasional, investasi, dan perencanaan pembangunan. Dengan pendekatan ini, hutan, mangrove, dan keanekaragaman hayati tidak hanya dipandang dari sisi ekologis, tetapi juga diakui sebagai modal nasional yang bernilai ekonomi.

“Kami berharap hasil valuasi ini bukan hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi juga fondasi kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia,” ujar Nella.

Dengan valuasi Way Kambas sebagai tonggak awal, Indonesia berharap kekayaan alamnya dapat dikelola bukan hanya untuk konservasi, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sekaligus kontribusi nyata bagi kelestarian bumi. (es/yd)