Jakarta, 8 Agustus 2025 - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus mendorong percepatan transformasi digital dan penguatan tata kelola organisasi melalui kegiatan bertajuk Penguatan SDM Managing Change for Digital Transformation Bagi Kantor Wilayah DJKN dalam Menunjang Optimalisasi PNBP. Kegiatan ini dilaksanakan pada 6–8 Agustus 2025 bertempat di Aula 2 Lembaga National Single Window, Jakarta, dan dihadiri oleh para Kepala Kanwil DJKN, pejabat eselon II di lingkungan DJKN, serta para Change Agent Duta Transformasi DJKN dan SMV.

Direktur Transformasi dan Sistem Informasi DJKN Edward U.P. Nainggolan, menyampaikan harapannya agar seluruh peserta mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran ini secara konkret dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan serta optimalisasi PNBP dari pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban menegaskan pentingnya transformasi digital dalam menjawab tantangan era teknologi yang kian dinamis. “Sebagai institusi publik, DJKN harus merespons perubahan melalui digitalisasi proses bisnis demi meningkatkan efektivitas layanan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan Managing Change for Digital Transformation, DJKN menyampaikan sejumlah fokus strategis yang menjadi bagian dari agenda penguatan kapasitas di lingkungan Kantor Wilayah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah peningkatan kualitas data penilaian melalui pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN) yang disampaikan oleh Arik Hariyono Direktur Penilaian. Sistem ini dirancang untuk mewujudkan transparansi dan akurasi dalam nilai aset negara, sekaligus mendukung proses verifikasi dan validasi data transaksi agar dapat digunakan secara optimal dalam perumusan kebijakan pengelolaan aset.

DJKN terus mendorong penguatan tata kelola teknologi informasi dan keamanan informasi sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem kerja yang aman dan andal. Dalam sesi yang dimoderatori oleh Edy Nuryanto, hadir narasumber Wawan Juswanto, Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Beliau menekankan bahwa penguatan ini menjadi semakin krusial seiring meningkatnya ketergantungan pada sistem digital. Langkah-langkah strategis yang dilakukan mencakup perlindungan data sensitif, pengelolaan risiko keamanan siber, serta pembinaan perilaku digital pegawai agar selaras dengan kebijakan keamanan informasi Kementerian Keuangan. Seluruh inisiatif tersebut dibingkai dalam semangat transformasi proses bisnis berbasis value stream, yang menekankan integrasi lintas unit dan alur kerja yang lebih berorientasi pada nilai.

Sekretaris DJKN Kusumawardhani menegaskan bahwa penguatan manajemen sumber daya manusia menjadi kunci pembentukan birokrasi yang agile, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas organisasi dalam merespons tantangan dan peluang di masa depan.

“Penguatan manajemen SDM merupakan fondasi agar DJKN mampu bertransformasi menjadi birokrasi yang responsif dan berdaya saing,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat di lingkungan Sekretariat DJKN turut memaparkan peran strategis unit masing-masing. Dedi Riswandi, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, menyampaikan materi mengenai Penyusunan Rencana Strategis DJKN 2025–2029. Fenny Arie Kartini, Kepala Bagian Keuangan, memaparkan Dukungan Anggaran dalam Rencana Strategis.

Sementara itu, Acep Irawan, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, membahas Peran Kepala Kantor dalam Pengelolaan SDM SPBE dan Pengembangan Kompetensi Teknis. Krisdianto, Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga, dan Tata Usaha, menjelaskan pengelolaan BMN di lingkungan DJKN. Adapun Navis Zikra, Kepala Bagian Kepatuhan Internal, menguraikan Kepatuhan Internal dalam Ekosistem TIK.

Melalui sinergi ini, DJKN berkomitmen memperkuat tata kelola organisasi, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, serta memastikan seluruh lini mendukung pencapaian target strategis lembaga.

Di sisi lain, Windraty Ariane Siallagan Tenaga Pengkaji Restrukturisasi Privatisasi dan Efektivitas KND menyampaika jika hal ini sejalan dengan semangat kebijakan berbasis bukti, DJKN juga mendorong peningkatan literasi data dan pemanfaatan data analytics dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas analitis di tingkat daerah, tetapi juga memungkinkan lahirnya kebijakan yang lebih responsif, kontekstual, dan berdampak langsung terhadap kinerja organisasi.

Dalam paparannya, Mohamad Akyas dari Direktorat Lelang menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Perubahan atas PMK Nomor 122 Tahun 2023 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Perubahan regulasi ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi para pihak yang terlibat, menegakkan norma melalui penerapan sanksi yang tegas, serta menyederhanakan dan mengharmonisasikan ketentuan agar pelaksanaan lelang menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, DJKN juga menekankan pentingnya Optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) sebagai instrumen strategis dalam mendukung kebijakan nasional, seperti Asta Cita dan program ketahanan pangan sebagaimana disampaikan oleh Encep Sudarwan Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara. Pemanfaatan BMN yang tepat dan produktif diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi refleksi bahwa keberhasilan transformasi digital bukan hanya soal adopsi teknologi, tetapi juga bergantung pada kesiapan manusia, kualitas data, dan kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan. Kantor Wilayah DJKN sebagai ujung tombak di daerah diharapkan dapat menjadi role model dalam mengawal proses transformasi dengan pendekatan strategis, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan semangat kolaboratif yang dibangun selama kegiatan, DJKN berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang pembelajaran lintas unit yang memperkuat fondasi organisasi digital, sekaligus menjaga tata kelola yang adaptif dan andal. Transformasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan untuk memastikan DJKN tetap relevan dan memberikan dampak nyata bagi pengelolaan kekayaan negara.

(Penulis: Nurul Latifatun Nisa, Dokumentasi: Habibullah Yusyaf dan I Gusti Ngurah Adi Wicaksana)