Jakarta, 5 Agustus 2025 – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI menerima kunjungan delegasi Ocean for Development (OfD) Norwegia di Gedung A.A. Maramis, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama Indonesia–Norwegia dalam pengembangan metodologi penilaian sumber daya alam (SDA) kelautan dan perikanan.

Acara diawali dengan pertemuan antara OfD dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban. Selanjutnya, kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris DJKN, Kusumawardhani, yang menyampaikan apresiasi atas keberlangsungan program Ocean for Development. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa program ini telah memfasilitasi kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, akademisi dari universitas ternama, serta Yayasan Rekam Nusantara. Melalui kolaborasi ini, telah terselenggara dua sesi pelatihan valuasi ekosistem laut pada tahun 2024 dan 2025 yang melibatkan penilai negara dari Sumatra hingga Papua.

“Investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengintegrasian valuasi ekosistem laut ke dalam kerangka pengelolaan laut merupakan langkah strategis bagi keberlanjutan pengelolaan kekayaan alam Indonesia,” ujar Kusumawardhani.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penilaian DJKN, Arik Hariyono, menegaskan komitmen pengelolaan kekayaan negara dengan menempatkan SDA sebagai aset berharga, khususnya melalui penguatan Ocean Account Indonesia. Sejak dimulainya kerja sama pada 2022, Direktorat Penilaian bersama mitra terkait telah mengadopsi kerangka System of Environmental-Economic Accounting – Ecosystem Accounting (SEEA-EA), menyelesaikan studi valuasi di sembilan kawasan laut strategis, termasuk Raja Ampat, Kepulauan Aru, dan Laut Sawu, serta menerbitkan publikasi “Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam Indonesia” sebagai tonggak penting perumusan kebijakan.

Arik juga menyoroti tantangan dalam penilaian SDA serta perlunya penyempurnaan metodologi agar kontribusi laut terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat tercermin secara lebih akurat.

Sesi pembahasan menampilkan pemaparan berbagai metode penilaian SDA kelautan dan perikanan, seperti Hedonic Pricing dan Production Function, serta studi kasus penilaian Laut Sawu. Peserta memberikan masukan untuk penyempurnaan pedoman penilaian, termasuk usulan penggantian metode BTM dengan metode yang lebih komprehensif.

Kegiatan ini ditutup dengan diskusi interaktif mengenai pemodelan yang dapat diterapkan di Indonesia, penentuan nilai baseline, serta pendekatan nilai perubahan. Hasil diskusi diharapkan menjadi landasan dalam penyempurnaan pedoman penilaian SDA kelautan dan perikanan di masa mendatang.