Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membangun Ruang Partisipasi Publik: Mendorong Perumusan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang Berdaya Guna” pada Kamis (19/6) di Kantor Pusat DJKN. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Unan Pribadi, S.H., M.H., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan III Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H., akademisi dari Universitas Pancasila.

Dalam sambutannya, Direktur Hukum dan Humas Tedy Syandriadi menyampaikan bahwa tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat.

“Partisipasi publik bukan sekadar hak tetapi juga tanggung jawab warga negara untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” tegas Tedy.

Tedy juga menyoroti masih terbatasnya pelibatan publik, termasuk dari unit vertikal DJKN. Padahal, PMK merupakan instrumen regulasi strategis yang berdampak luas, bagi pelaksana kebijakan maupun masyarakat.

Melalui FGD ini, DJKN berharap dapat menyerap beragam perspektif dari akademisi, praktisi hukum, dan jajaran internal DJKN guna memperkuat sistem partisipasi publik. FGD ini juga menjadi bagian dari komitmen DJKN untuk memperkuat tata kelola kebijakan yang inklusif, transparan, dan akuntabel.