Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN), Rionald Silaban, mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk terus melanjutkan proses transformasi kelembagaan yang saat ini tengah dijalankan. Pesan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengesahan Rencana Jangka Panjang (RJP) Tahun 2025-2029 LPEI yang digelar pada Senin (14/04) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Jakarta.

Dalam arahannya, Rionald menekankan pentingnya LPEI memiliki sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif. “Saya ingin LPEI punya indeks seperti indeks maturitas dan indeks kesehatan, agar kita bisa tahu sejauh mana risiko yang dihadapi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa RJP harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Upaya pemenuhan RJP harus dilakukan secara berkesinambungan melalui pemenuhan RKAT.

Rionald juga mengingatkan agar seluruh langkah dan kebijakan LPEI senantiasa sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang LPEI. “Supaya kita stay true terhadap tugas dan fungsi kita.”

Pada kesempatan tersebut, Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, Sukatmo Padmosukarso, menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan RJP LPEI Tahun 2020-2024 sekaligus memaparkan RJP LPEI Tahun 2025-2029. Ia menyampaikan LPEI akan terus melanjutkan transformasi yang sudah dibangun.

Transformasi yang dilakukan LPEI meliputi penguatan manajemen risiko, transformasi bisnis model, serta transformasi Sumber Daya Manusia (SDM), Good Corporate Governance (GCG), dan infrastruktur. Adapun arah bisnis LPEI ke depan berupa implementasi model bisnis berbasis ekosistem ekspor.

(myp/rys)