Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah melakukan valuasi ekonomi sumber daya alam hayati di sektor kehutanan dan kelautan. Hasil dari kegiatan ini telah didokumentasikan dalam publikasi berjudul “Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam Indonesia: Nilai Jasa Ekosistem pada Wilayah Konservasi Tahun 2022–2024”.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menuturkan bahwa identifikasi dan valuasi jasa ekosistem sumber daya alam hayati memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.                                                                        

“Dengan adanya valuasi ini, para pemangku kepentingan dapat mengeksplorasi berbagai alternatif pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian sumber daya alam,” ujar Rionald saat launching publikasi dokumentasi Nilai Ekonomi SDA Indonesia pada Selasa (4/2) di Kantor Pusat DJKN Jakarta.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Metode yang digunakan dalam proses valuasi ekonomi ini berdasarkan System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) yang telah diakui secara internasional dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai jasa ekosistem SDA lainnya. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta menjalin kerja sama antar kementerian untuk memastikan hasil yang komprehensif dan bermanfaat.

Upaya penilaian SDA ini, ujar Rionald, selaras dengan target nasional yang ditetapkan dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045, yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Priyanto Rohmattullah menambahkan bahwa Kekayaan Keanekaragaman Hayati menjadi modalitas pengembangan bioprospeksi dan bioekonomi dalam mendukung ekonomi hijau dan biru. Valuasi Sumber Daya Alam diperlukan untuk mengetahui Potensi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Valuasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati menjadi basis penting untuk mendorong kebijakan berbasis data sehingga mendorong perencanaan dan implementasi yang lebih baik,” jelas Priyanto.