Palu dan Luwuk – Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), DJKN, melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada BMN Hulu Migas KKKS JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi dan koordinasi penyelesaian eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Sulawesi Selatan pada Selasa hingga Kamis (19-21 November 2024). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antar instansi dalam pengelolaan aset negara yang nilainya signifikan.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Purnama T. Sianturi, menjelaskan pentingnya penyelesaian aset eks BLBI. “Penyelesaian aset eks BLBI menjadi sangat penting mengingat nilainya yang masih signifikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yaitu mencapai Rp110 triliun” ujarnya saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu.

Dalam kunjungan tersebut, Purnama juga menyerahkan dokumen aset kredit eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada KPKNL Palu serta melakukan pemeriksaan fisik aset eks BLBI di Kota Palu. Acara ini turut dihadiri Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Indriasari Sundoro, sebagai bagian dari silaturahmi antara Direktorat PKN dan unit vertikal di daerah.

Sementara itu dalam kesempatan dan tempat berbeda, Purnama menekankan perlunya pengelolaan yang lebih optimal pada BMN Hulu Migas. Berdasarkan neraca per 30 Juni 2024, total nilai BMN pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi mencapai Rp10,5 triliun. Rincian aset mencakup tanah senilai Rp100 miliar, Harta Benda Modal (HBM) senilai Rp10,1 triliun, Harta Benda Inventaris (HBI) Rp45 juta, dan Material Persediaan (MP) Rp252,5 miliar.

“KKKS perlu mengelola BMN secara hati-hati dengan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum agar prudent dan memberikan manfaat optimal,” tambahnya.

Hasil dari kegiatan ini menyepakati langkah bersama antara KPKNL, Kanwil DJKN, Direktorat PKN, dan pemangku kepentingan untuk membantu menyelesaikan aset eks BLBI. Terkait pengelolaan BMN, Direktorat PKN membawa nama DJKN, berusaha seirama dengan KKKS dalam hal  mengoptimalkan pengelolaan BMN Hulu Migas secara berkesinambungan. Harapannya, langkah ini dapat mendukung upaya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

(Tim Direktorat PKN)