Jakarta – Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Bogor Bimo Aryo menyerahkan Sertipikat Hak Pakai atas 67 (enam puluh tujuh) aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di wilayah Kota Bogor yang telah selesai proses pensertifikatannya menjadi atas nama Pemerintah RI Cq. DJKN kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Purnama T Sianturi pada Selasa (29/10) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Jakarta.

Pensertipikatan 67 aset properti Eks BPPN menjadi Sertipikat Hak Pakai (SHP) itu merupakan bagian dari aset properti yang akan dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) kepada BUMN/Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh negara yaitu PT Sejahtera Eka Graha dan PT Hutama Karya. Lokasi aset yang akan dilakukan PMPP berada pada 3 (tiga) KPKNL yaitu KPKNL Bogor, KPKNL Tangerang II dan KPKNL Palembang.

Atas keberhasilan pensertipikatan itu, Purnama T Sianturi menyampaikan apresiasinya kepada KPKNL Bogor. “Kami ucapkan terima kasih kepada KPKNL Bogor atas kinerjanya. Kami sangat mengapresiasi keberhasilan Bapak/Ibu atas pensertipikatan 67 aset properti Eks BPPN,” ujarnya.

Pensertipikatan merupakan langkah pengamanan aset secara hukum. Aset yang sebelumnya kepemilikannya masih tercatat atas nama debitur atau pihak ketiga kini telah terbit sertipikat Hak Pakai dengan pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala KPNL Bogor juga menyerahkan laporan penilaian atas 67 aset properti eks BPPN untuk menyampaikan nilai wajar aset properti yang nantinya dapat dijadikan dasar pengelolaan aset properti eks BPPN Barang Milik Negara lebih lanjut.