Jakarta - Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi (TSI) DJKN menggelar sosialisasi dan penggalian potensi untuk Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) serta Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (JF PLB) di Auditorium Gedung Keuangan Negara Bandung pada Selasa (10/09). Kegiatan ini diikuti oleh 145 peserta serta perwakilan dari 26 Pemerintah Daerah meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Direktur TSI DJKN Edward U.P. Nainggolan mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel melalui penerapan Jabatan Fungsional di bidang Keuangan Negara.

“Saat ini, DJKN bertanggung jawab dalam pembinaan beberapa jabatan fungsional yaitu JF Penilai Pemerintah, JF Penata Laksana Barang dan JF Pelelang. Kami berkomitmen untuk terus mengedukasi kebijakan dan regulasi terbaru terkait JFPP dan JF PLB kepada stakeholder, upaya ekstensifikasi JFPP dan JFPLB di kalangan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus menilik gambaran arah kebijakan implementasinya di masa mendatang,” terangnya.

Melalui forum ini, Edward sangat mengharapkan dukungan para pimpinan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk dapat mendorong peminatan pegawai berkarier melalui jalur jabatan fungsional tersebut secara signifikan demi pengelolaan BMN/D yang tertib fisik, hukum, dan administrasi.

Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Tugas Agus Priyo Waluyo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa implementasi JFPP dan JF PLB di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kiranya mampu membangun sinergi yang semakin baik dengan Kanwil DJKN dalam memberikan dampak terhadap akuntabilitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat/daerah serta optimalisasi pengelolaan BMN/D sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Dampak tersebut tentunya tidak hanya akan memberikan manfaat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai instansi pengguna JFPP dan JF PLB, namun juga kepada Kanwil DJKN sebagai Pengelola Aset,” ujarnya.

Agus berharap, melalui kegiatan ini dapat terbentuk pola pembinaan bagi JFPP dan JF PLB serta dapat mendorong peminatan pegawai untuk berkarir melalui jalur JF demi pengelolaan BMN/D yang tertib fisik, tertib hukum, dan tertib administrasi.

Kegiatan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidang pengelolaan Jabatan Fungsional. Pada sesi pertama, Edy Setiawan, Kepala Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional II, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan memaparkan tentang Peran Jabatan Fungsional dalam siklus APBN dan Transformasi Jabatan Fungsional di bidang Keuangan Negara. Sementara Erris Eka Sundari, Kepala Subdirektorat Pembinaan JF, Direktorat TSI, DJKN, membahas lebih mendalam mengenai Current Issues, bagaimana tantangan dan potensi pengembangan kedua Jabatan Fungsional tersebut.

Sesi kedua dilanjutkan dengan paparan Wifda Indriani, Kepala Seksi Pembinaan Jabatan Fungsional I, Subdirektorat Pembinaan JF, Direktorat TSI, DJKN yang menjelaskan secara komprehensif mengenai Implementasi JFPP Pada Instansi Pengguna. Ester Rini Kartika Simatupang, Kepala Seksi Pembinaan Jabatan Fungsional III, Subdirektorat Pembinaan JF, Direktorat TSI, DJKN membahas mengenai peran penting JF PLB dalam pengawasan dan pengendalian BMN/D yang lebih baik. Kedua sesi panel dimoderatori oleh Ertri Lesmana, Kepala Seksi Program dan Tata Kelola Pembinaan, Subdirektorat Pembinaan JF, Direktorat TSI, DJKN.

Acara ini juga menyertakan sesi kuis interaktif yang dirancang untuk menguji pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi coaching clinic dipandu oleh Mundhi S. Widigdo yang memberikan ruang diskusi dua arah dari sisi teknis mekanisme penyusunan formasi kebutuhan JF untuk menggali lebih dalam tentang peran, peluang karir, dan pengembangan kompetensi di bidang JF.

 

berita: Nurul Latifatun Nisa, dok: Seksi Informasi Kanwil DJKN Jawa Barat