Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Rionald Silaban melantik dan mengambil sumpah 2 orang Ketua dan 5 Anggota Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang pada Senin, (03/06). Pelantikan dilaksanakan secara hybrid di Aula Lantai 5 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Dalam sambutannya, Rionald yang juga merupakan Ketua PUPN Pusat, menjelaskan bahwa salah satu Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan DJKN 2024 yakni berupa pengembangan Automatic Blocking System (ABS) dalam pengurusan piutang negara. DJKN telah merintis kerja sama dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) agar pelaksanaan tindakan keperdataan dapat memanfaatkan aplikasi APBN yang memungkinkan seluruh layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan digunakan oleh debitur/wajib bayar menjadi terblokir.

Rionald menambahkan bahwa PUPN juga dapat terlibat dalam program sinergi reformasi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. “PUPN dapat berkolaborasi terkait aliran pertukaran data dan/atau informasi antar Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, melakukan analisa bersama, melakukan penetapan Daftar Sasaran Bersama (DSB) serta kegiatan melakukan penagihan bersama,”

Dalam penutupnya, Rionald menyampaikan pesan kepada para ketua dan anggota PUPN Cabang yang dilantik selaku pimpinan pada unit masing-masing. “Jadilah pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi, serta membimbing anak buahnya agar dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik, tidak sebatas memberikan perintah kepada anak buahnya untuk mencapai tujuan organisasi,”

(mon/bhc)