Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu telah menyalurkan dana Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebesar Rp6,6 triliun pada tahun 2023. Penyaluran dana ini digunakan untuk membiayai 172.522 unit rumah bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023, Senin (20/5) di Jakarta.

"Realisasi penyaluran KPR FLPP pada tahun 2023 Rp6,6 triliun dari target Rp5,3 triliun, disalurkan untuk 172.522 unit rumah", kata Ananta. Kinerja  SMF ini merupakan pelaksanaan penugasan pemerintah untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat dan berperan menurunkan beban fiskal pemerintah dengan membiayai 25 persen dari pendanaan program FLPP yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).

Untuk program ini, lanjut Ananta, sejak tahun 2018 hingga Desember 2023 SMF telah menyalurkan dana pada program FLPP sebesar Rp21,64 trilliun atau setara dengan 597.172 unit rumah. "Dana ini terdiri dari dana PMN sebesar Rp9,3 triliun dan leveraging melalui penerbitan surat utang sebesar Rp11,34 triliun atau 1,2 kali dari PMN yang diterima," jelasnya.

Selain peran dalam program FLPP, SMF menjalankan beberapa program inisiatif strategi, yaitu Program Pembiayaan Homestay dan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.

Dalam Program Pembiayaan Homestay di destinasi wisata, SMF bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada tahun 2023, SMF menyalurkan Rp995 juta untuk pembiayaan homestay di lima lokasi, yakni Botubarani dan Bongo di Gorontalo, Selenrang di Maros, Hilisimaetano di Nias, dan Hagotirto di Kulonprogo. Hingga 2023, SMF telah menyalurkan Rp13,6 miliar kepada 183 debitur untuk pembiayaan homestay.

Sementara itu, dalam peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh, SMF bersinergi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam tahun 2023 ada 5 tempat pelaksanaan program, yaitu Talumolo di Gorontalo, Teluk di Pandeglang, Sukaraja di Prabumulih, Oesapa di Kupang, dan Makassar Timur di Ternate. Untuk lima lokasi ini, telah dicairkan dana sebesar Rp6,13 miliar. Sampai dengan 2023, tercatat Rp33,8 miliar yang telah disalurkan kepada 488 rumah layak huni untuk program ini,

Lebih lanjut, Ananta menyebutkan total akumulasi dana yang telah dialirkan ke pasar pembiayaan perumahan sampai dengan 2023 mencapai Rp103,75 triliun. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 yang telah diaudit dan mendapat opini "wajar, dalam semua hal yang material", total aset SMF tercatat Rp45,7 triliun. Posisi aset meningkat disebabkan penyaluran pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan 2022. Pinjaman komersial lebih tinggi Rp1,2 triliun dan pinjaman program lebih tinggi Rp600 miliar. Sedangkan laba bersih yang dihasilkan SMF di tahun 2023 mencapai Rp465,6 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham meminta agar Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah agar bersama-sama mengembangkan  pasar pembiayaan sekunder perumahan dengan memperhatikan penerapan Governance Risk and Complience. Dirinya juga meminta, agar Direksi dan Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja perseroan secara menyeluruh guna menyusun strategi perseroan yang lebih baik, serta melakukan stress test secara berkala untuk memastikan sustainability keuangan dan bisnis persroan tetap sehat di tengah pemulihan ekonomi yang masih dibayangi ketidakpastian. "Perseroan agar meningkatkan sinergi dengan para pihak dalam ekosistem pembiayaan perumahan untuk meningkatkan peran dan kontribusi perseroan dalam mendorong pembiayaan perubahan yang efektif dan efisien," lanjut Rionald.

Rionald berharap agar pembiayaan perumahan berwawasan lingkungan terus dikembangkan sebagai partisipasi perseroan untuk turut mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim.

Terkait rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh auditor internal, Rionald meminta agar Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah memperhatikan dan menindaklanjutinya serta melaporkan perkembangannya kepada RUPS secara berkala.

Rionald juga memberi arahan guna pelaksanaan program FLPP yang tepat sasaran dan optimal. "Perseroan agar berkoordinasi dengan BP Tapera untuk menciptakan mekanisme monitoring dan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan program FLPP," pesannya. (na/taw)