Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) (Persero) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan diberikan mandat untuk mendukung ketersediaan dana bagi pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi MBR. Pada tahun 2024 nanti, PT SMF (Persero) menargetkan akan menyalurkan KPR FLPP senilai Rp4,1 triliun untuk 166.000 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada Senin (18/12) di Jakarta.

Ananta menambahkan, selain KPR FLPP, PT SMF juga akan menyalurkan pembiayaan komersial, baik konvensional maupun syariah sejumlah Rp10,3 triliun. “Jadi tahun depan, total pembiayaan yang kami salurkan adalah sejumlah Rp14,4 triliun," terangnya. Lebih lanjut, Ananta memproyeksikan bahwa dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT SMF akan habis dimanfaatkan untuk penyediaan rumah layak huni bagi MBR hingga tahun 2023.

Untuk mendukung pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT SMF di tahun 2024 termasuk penyaluran KPR FLPP, PT SMF menyusun empat strategi. Di antaranya optimalisasi perluasan mandat perseroan, menjaga likuiditas dan menyediakan sumber pendanaan yang kompetitif dan berkelanjutan, penguatan sinergi dengan berbagai Stakeholder perumahan, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menjaga tata kelola serta manajemen risiko yang baik dan terukur.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban selaku kuasa untuk dan atas nama Menteri Keuangan mewakili negara Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT SMF (Persero) menyetujui RKAP PT SMF tahun 2024. Rionald berharap agar RKAP yang telah disetujui dan disahkan dapat menjadi pedoman bagi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan manajemen dalam melaksanakan program kerja secara efektif, efisien, dan memperhatikan penerapan governance, risk, and compliance (GRC). “Saya berpesan agar Perseroan memastikan inisiatif untuk penyaluran KPR dapat tepat sasaran dan memberikan value added dalam mendukung program Pemerintah mengatasi backlog perumahan,” tutupnya. (taw/oip)