Jakarta – Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) memegang peranan penting dalam siklus pengelolaan BMN yang akan berdampak pada efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara IV Afwan Fauzi dalam Forum Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) pada Senin (20/11) di Aula DJKN Jakarta.

“Hari ini, Pengelola Barang dan Pengguna Barang duduk bersama untuk melakukan penelaahan RKBMN tahun 2025. Hasil penelaahan RKBMN ini merupakan gambaran kebutuhan BMN Kementerian/Lembaga (K/L) di tahun 2025,” jelas Afwan.

Perencanaan kebutuhan BMN dimulai dari penyusunan oleh Pengguna Barang secara berjenjang, penelaahan oleh Pengelola Barang, forum penelaahan antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang, sampai dengan akhirnya nanti ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n Menteri Keuangan.

RKBMN Hasil Penelaahan menjadi dokumen oleh Pengguna Barang merupakan dasar pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan sebagai dasar pengusulan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penelaahan RKBMN dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Afwan berharap agar berbagai kebijakan perencanaan kebutuhan BMN dapat diimplementasikan secara prudent sehingga APBN yang berkualitas dapat terwujud.

“Jangan pernah lelah mengelola BMN, mari kita telaah RKBMN tahun anggaran 2025 yang akuntabel, untuk APBN yang berkualitas,” pesan Afwan.

Forum Penelaahan RKBMN kali ini dihadiri oleh perwakilan dari 16 K/L antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Dewan Ketahanan Nasional, dan Badan Pangan Nasional. Selain itu hadir pula perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Informasi Geospasial, dan Komisi Pemilihan Umum. (er-ek)