Jakarta - Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan BMN yang akan berdampak pada efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Purnama T. Sianturi dalam kegiatan Forum Penelaahan Usulan RKBMN Tahun 2025 pada Selasa (31/10) di Aula DJKN.

Perencanaan kebutuhan BMN dimulai dari penyusunan oleh Pengguna Barang secara berjenjang, penelaahan oleh Pengelola Barang, forum penelaahan antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang yang merupakan acara hari ini, sampai dengan akhirnya nanti ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n Menteri Keuangan. 

“Oleh karena itu, pahami betul peraturan pelaksanaannya, agar perencanaan kebutuhan BMN Bapak/Ibu berkualitas,” tegas Purnama kepada para peserta forum.

Lebih lanjut, Direktur PKN menyampaikan bahwa Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan menjadi dokumen oleh Pengguna Barang sebagai dasar pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan sebagai dasar pengusulan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Oleh karena itu, Pengguna Barang memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan kebutuhan BMN tersebut. 

“Kami harapkan Pengguna Barang, yakni Bapak/Ibu sekalian, dapat menjadi lini terdepan dalam melakukan penelaahan RKBMN yang disusun oleh Satker, sehingga RKBMN tingkat Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pengelola Barang telah benar-benar mempertimbangkan kebijakan perencanaan kebutuhan BMN yang berlaku,” pesannya.

Melalui forum penelaahan RKBMN ini diharapkan dapat menghasilkan Catatan Hasil Forum Penelaahan RKBMN Tahun 2025 dan/atau Rencana Tindak Lanjut Penelaahan RKBMN Tahun 2025. 

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara IV Afwan Fauzi dalam sambutannya mengatakan bahwa forum hari ini merupakan yang pertama karena nantinya ada 84 Pengguna Barang atau Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan dilayani. “Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh perwakilan K/L hari ini atas tertibnya penyampaian laporan. Semoga forum pada hari ini nanti bisa memberikan manfaat yang optimal bagi K/L teman-teman semua,” ujarnya.

Sebagai informasi, batch pertama forum ini dihadiri oleh perwakilan dari tujuh K/L, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Lembaga Penyiaran Publik TVRI. (lia/dsap)