Jakarta, (22/09/2023) - Pemerintah dan Anggota DPR RI telah mencapai kesepakatan bahwa APBN tahun 2024 harus tetap menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada penyampaian Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 ini dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 21 September 2023 di Jakarta.  

Pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa APBN tahun 2024 tetap harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik, serta mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan Pemilu serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024.

Selama tujuh kuartal berturut-turut, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Hal ini merupakan sebuah prestasi dimana Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang berhasil mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat.  

Sri Mulyani menegaskan, “APBN harus kita jaga untuk terus menjadi instrument yang sehat dan sustainable karena agenda pembangunan kita masih sangat banyak dan persoalan fundamental kita juga masih sangat banyak.” 

Tahun 2024 menjadi tahun terakhir masa bakti pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin, sehingga APBN 2024 memiliki peran penting dalam menyelesaikan program-program strategis dan memberikan fondasi yang kuat dan berkelanjutan untuk transformasi pemerintahan dan ekonomi yang berkelanjutan. 

Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati asumsi dasar makro pada APBN 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi yang terkendali sebesar 2,8 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US$, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7 persen, harga minyak dunia (ICP) sebesar US$82/Barel, lifting minyak sebesar 635 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.

Pendapatan Negara tahun 2024 diestimasi sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan sumber terbesar dari dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun. Upaya optimalisasi pendapatan negara dilakukan, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat, serta aspek keadilan dalam sistem perpajakan. 

Belanja negara dalam APBN Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, dengan alokasi terbesar untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.

Ketua badan anggaran menyampaikan bahwa Defisit APBN tahun 2024 telah disepakati oleh DPR RI sebesar 2,29 persen dari PDB atau secara nominal 522,8 Triliun. Pemerintah akan terus melakukan pengelolaan utang dengan hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian global, khususnya dalam hal tingkat suku bunga global yang tinggi dalam jangka panjang. 

Selain itu, pembiayaan investasi pada tahun 2024 akan mencapai target sebesar Rp176,2 triliun dengan pendekatan yang selektif dan intensif, termasuk pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pemerintah akan terus memonitor tata kelola dan efektivitas penggunaan anggaran APBN untuk memastikan bisnis dan layanan yang efisien dan produktif. 

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan selalu berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN 2024, serta berharap agar proses regenerasi kepemimpinan baik di level nasional maupun daerah dapat terus berjalan dengan lancar, kondusif, melahirkan kepemimpinan yang amanah dan dapat memberikan kepercayaan untuk meneruskan Indonesia mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045. (Sumber: fiskal.kemenkeu.go.id)