Jakarta - Sejak tahun 2010, Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah mengalokasikan investasi pemerintah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp108,5 triliun yang disalurkan melalui dana bergulir maupun Penyertaan Modal Negara (PMN). Angka ini disampaikan oleh Dedi Syarif Usman, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam acara media briefing pada Kamis (31/8) di Kantor Pusat DJKN.

FLPP menurut Dedi, merupakan salah satu program inklusif pemerintah sebagai dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR untuk memperoleh rumah tapak dan satuan rumah susun. Skema KPR FLPP ini berupa angsuran dengan rate 5 persen p.a. untuk tenor sampai dengan 20 tahun.

“Dan dalam rentang 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung pemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit rumah yang tersebar di seluruh Indonesia”, ungkap Dedi. Penerima manfaat program FLPP ini didominasi oleh pekerja swasta dengan porsi 77 persen, diikuti ASN 9 persen, Wiraswasta 7 persen, TNI/Polri 4 persen, dan sisanya 3 persen dari sektor lainnya.

Dukungan Pemerintah untuk penyediaan rumah layak huni bagi MBR di tahun 2023 terus berlanjut. Dalam APBN 2023, alokasi untuk program FLPP kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,48 triliun dan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF sebesar Rp1,53 triliun.

PMN kepada PT SMF di tahun anggaran 2023 ini dimaksudkan untuk menguatkan perannya dalam menurunkan beban fiskal dalam penyediaan dana guna mendukung program FLPP, mengurangi risiko maturity mismatch untuk pembiayaan perumahan yang sifatnya jangka panjang. Selain itu, juga untuk meningkatkan jumlah rumah yang dibiayai melalui leveraging yang dilakan oleh PT SMF.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo menjelaskan peran PT SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dan fiscal tools Pemerintah. Menurutnya, PT SMF akan terus memperkuat peran dan fungsinya dalam mengakselerasi ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia, melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan baik dari sisi supply dan demand.

Dalam membantu menurunkan beban fiskal, Ananta memaparkan bahwa hingga saat ini PT SMF konsisten menjadi fiscal tools melalui dukungan pembiayaan porsi 25 persen KPR FLPP.  Dalam pelaksanaanya, PT SMF besinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang bersumber dari APBN untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui Bank Penyalur.

Secara kumulatif, sejak tahun 2018 hingga Juni 2023, PMN yang diterima PT SMF sebesar Rp7,8 triliun. Dana tersebut kemudian di-leverage sehingga bisa membiayai Program FLPP dengan serapan mencapai Rp17,25 triliun atau setara 481.188 unit rumah. Adapun di tahun 2023, hingga semester I, PT SMF telah menyalurkan dana dukungan sebesar Rp2,21 triliun atau setara 59.538 rumah.

PMN kepada PT SMF, jelas Ananta, dedicated untuk program FLPP. PMN ini harus di-leverage untuk memenuhi porsi 25 persen dari alokasi FLPP. "Setiap PMN yang digunakan oleh PT SMF akan berkontribusi terhadap pembentukan Pendapatapan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1,86 triliun", ungkap Ananta.

“Penggunaan dana PMN juga mendorong penyerapan tenaga kerja sebesar 6.585 individu”, tambahnya. Selain itu, penggunaan PMN ini juga berdampak positif bagi sektor perdagangan selain mobil dan sepeda motor hingga sektor produksi barang-barang dari tanah liat, keramik, dan porselen. (na/fer)