Madiun - Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-383/KN.1/2013 tanggal 21 Maret 2013 hal Penetapan Peserta Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc)  DJKN tahun 2013, dan berdasarkan hasil seleksi Tim Penilai KPPc DJKN Tahun 2013, telah menetapkan KPKNL Madiun sebagai salah satu peserta penilaian KPPc DJKN tahun 2013. Selain KPKNL Madiun, ada empat kantor lainnya yaitu KPKNL Padang, KPKNL Pekalongan, KPKNL Palangkaraya dan KPKNL Palu. Penetapan ini  didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu telah diusulkan oleh Kanwil yang membawahinya, telah ditetapkan sebagai KPKNL teladan, kesiapan sarana dan prasarana, serta Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2011 dan 2012.

Pada Selasa, 2 April 2013 bertempat di aula KPKNL Madiun, dilakukan penilaian Kantor Pelayanan Percontohan tingkat DJKN tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Tim Penilai dari Kantor Pusat dengan metode penilaian secara langsung atau observasi lapangan dengan menggunakan parameter penilaian yang diatur oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.  Kegiatan penilaian secara langsung akan dilakukan melalui penilaian terhadap hasil presentasi Kepala KPKNL Madiun, sampling prosedur pengelolaan berkas/dokumen dan sistem aplikasi, wawancara dengan para pemangku kepentingan (stakeholder), dan para pegawai di KPKNL Madiun, peninjauan sarana dan prasarana kantor, serta pengukuran hasil indeks kepuasan pengguna jasa atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penilaian tersebut dilakukan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi menuju good governance dan demi meningkatkan mutu  pelayanan kepada stakeholders. 

Dalam presentasinya, Kepala KPKNL Madiun Herry Kusyairi, menyampaikan paparannya secara apik dan jelas mengenai profil KPKNL Madiun, wilayah kerja, pengguna jasa, target dan capaian kinerja tahun 2012 serta pemanfaatan informasi dan teknologi (IT), di hadapan tim penilai dan sekitar 20 (dua puluh) pengguna jasa yang diundang mewakili jenis pelayanan yaitu pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang secara proporsional. Selain itu juga disampaikan tentang keberhasilan lelang aset inventaris kendaraan bermotor pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kota Madiun sebagai tindak lanjut MOU antara KPKNL Madiun dengan Pemerintah Daerah setempat.

Pada kesempatan itu juga disampaikan  capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Madiun yang telah berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Pria yang pernah bertugas di Semarang, Bukit Tinggi dan Bandung ini berpesan kepada para pengguna jasa/stakeholder yang hadir pada acara tersebut untuk memberikan testimoni, jawaban dan penilaian yang jujur dan obyektif sesuai dengan kualitas pelayanan yang selama ini diberikan oleh KPKNL Madiun. Hasil testimoni dan jawaban tersebut nantinya sebagai bahan perbaikan dan peningkatan pelayanan KPKNL Madiun di masa yang akan datang, tegas pria yang akan memasuki purna tugas per 1 Mei 2013 ini.

Dalam rangka penilaian KPPc tersebut, KPKNL Madiun sejak Februari 2009 telah berbenah diri untuk memenuhi standar kantor modern, mulai dari sarana dan prasarana antara lain Area Pelayanan Teladan (APT), standar fasilitas seperti sistem antrian dan tempat duduk, layar informasi touch screen, papan informasi, kotak saran/pengaduan, kotak brosur pelayanan, free hot spot area, televisi LED, dan prasarana pendukung seperti mushola, toilet, parkir dan lain-lain.

Apakah KPKNL Madiun benar-benar  “baik dan layak” untuk diajukan sebagai Kantor Pelayanan Percontohan tingkat DJKN tahun 2013 yang nantinya akan mewakili di tingkat Kementerian Keuangan dan Tingkat Nasional? Kita doakan saja. (Indah Murniati/KPKNL Madiun).