Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tuban Petrochemical Industries (TPI) menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2022 pada Jumat (12/05). Dalam rapat yang diselenggarakan secara hybrid di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan tersebut turut dilaksanakan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada direksi dan dewan komisaris.

Hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban selaku Kuasa Pemegang Saham beserta jajaran, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman, Direktur PT Pertamina Pedeve Indonesia Rahmi Amini, dan jajaran direksi serta komisaris PT TPI.

Direktur Utama PT TPI Sukriyanto menjelaskan dalam paparannya bahwa PT TPI berhasil membukukan kinerja yang sangat baik. 

“Pada tahun 2022, TubanPetro mampu membukukan laba periode berjalan sebesar Rp319 Miliar atau 167 persen di atas RKAP 2022 dan EBITDA sebesar Rp474 miliar atau 13 persen diatas RKAP 2022,” ujarnya.

Direktur Keuangan dan Support PT TPI Adri Triwitjahjo mengungkapkan bahwa terdapat peningkatan aset dan ekuitas yang disebakan karena adanya penambahan modal pembangungan Proyek PP2 Balongan.

“Aset dan ekuitas TubanPetro meningkat masing-masing sebesar 59 persen dan 66 persen dibandingkan tahun 2021 disebabkan penambahan modal Pertamina dalam rangka pembangunan Proyek PP2 Balongan,” lengkapnya.

Sukriyanto juga mengungkapkan bahwa PT TPI dan anak usaha fokus kepada Health, Safety, Security, And Environmental (HSSE) untuk mencapai tingkat kecelakaan nihil atau tidak ada kejadian kecelakaan kerja yang signifikan (zero accident) pada PT TPI dan anak usaha.

Atas kinerja dan capaian di tahun 2022 PT TPI berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37001-2016 serta telah memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di tahun 2022.

PT TPI merupakan induk usaha (holding company) dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, PT Petro Oxo Nusantara, PT Polytama Propindo, dan PT Tuban Propilena Nusantara. Sebanyak 35,22 persen saham perseroan dikuasai oleh Menteri Keuangan, 63,27 persen dikuasai PT Pertamina, dan 1,51 persen dikuasai PT Pertamina Pedeve Indonesia. (arv)