Makassar – Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers APBN Regional Sulawesi Selatan untuk periode sampai dengan triwulan I tahun 2023 secara daring pada Selasa (18/04), sehari sebelum cuti bersama Idul Fitri 1444H. Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon II Kementerian Keuangan yaitu Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat dan Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, dengan moderator dari Balai Diklat Keuangan Makassar.

Mewakili Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan Wahyu Harmono menyampaikan overview kondisi ekonomi antara lain tingkat inflasi Sulawesi Selatan sebesar 5,86 persen, di atas inflasi nasional sebesar 4,97 persen dan diperkirakan akan naik di bulan April karena masa lebaran. Surplus Neraca Perdagangan pada triwulan I sebesar USD 126,91 juta yang disumbang terbesar oleh nikel, hasil laut, besi dan baja, semen, dan pakan ternak. Kinerja APBN menunjukkan penerimaan dalam negeri sebesar Rp3,403 triliun yang terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2,748 triliun dan PNBP sebesar Rp655,42 milyar. Adapun belanja Negara terealisasi sebesar Rp10,09 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3,629 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp6,460 triliun.

Dalam paparan mengenai kinerja Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat khususnya untuk provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu menjelaskan PNBP sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar Rp11,09 miliar atau 17,33 persen dari target tahun 2023. Realisasi PNBP bersumber dari pengelolaan BMN sebesar Rp4,95 milyar, pelayanan lelang sebesar Rp6,08 miliar dan pengurusan piutang Negara sebesar Rp0,06 miliar.

Untuk kinerja pelayanan lelang, ia menjelaskan bahwa nilai pokok lelang tercapai sebesar Rp351,59 miliar yang bersumber dari lelang sukarela oleh Pejabat Lelang Kelas II, pegadaian, eksekusi UU Pasal 6 Hak Tanggungan dan lelang lainnya.

“Di samping PNBP, dari hasil lelang tanah dan/atau bangunan juga diperoleh PPh sebesar Rp1,41 miliar dan BPHTB sebesar Rp2,33 miliar,” ungkapnya.

Realisasi pengelolaan kekayaan Negara sampai dengan akhir Maret 2023 memperlihatkan capaian sertifikasi tanah sebanyak 82 bidang dari target tahunan sebanyak 7.791 bidang tanah. “Kalau kita lihat dari realisasi pendanaan LMAN untuk lima proyek strategis nasional di Sulawesi Selatan, sudah tercapai sebesar Rp104,53 milyar,” jelas Wahyu.

Adapun proyek strategis nasional dimaksud terdiri atas Bendungan Passeloreng Kabupaten Wajo, Bendungan Karalloe Kabupaten Gowa, Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar, Bendungan dan Irigasi Baliase Kabupaten Luwu Utara dan Proyek Kereta Api Makassar-Parepare Tahap I.

Di akhir acara, Kepala Perwakilan Sulawesi Selatan Supendi menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dengan awak media dalam pemberitaan kinerja APBN. “Terima kasih teman-teman sudah mengawal kinerja pada triwulan I ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi nilai ibadah, terutama di masa puasa ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mempersiapkan Idul Fitri. Mari terus membangun Bumi Anging Mammiri,” ungkapnya menutup acara.