Jakarta- Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta mengadakan Press Conference terkait kinerja anggaran Pendapatan dan belanja negara (APBN) Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, (18/04). Pada Press Conference yang diadakan secara luring ini, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta Mahmudsyah menjadi salah satu narasumber membahas kinerja APBN Kita Provinsi DKI Jakarta periode sampai dengan 31 Maret  2023, bersama dengan para perwakilan dari unit Kementerian Keuangan lainnya di wilayah DKI Jakarta. Press Conference kali ini dihadiri pula oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya.

Made menyampaikan Kinerja APBN di bulan Maret tahun 2023 terjaga positif. Realisasi APBN 2023 s.d. 31 Maret 2023 menunjukkan kinerja yang masih sangat baik. Pendapatan Negara tumbuh 29 persen (year on year) dengan mencapai realisasi Rp647,2 Triliun (26,3 persen dari APBN) dan Belanja Negara juga sama, yaitu mengalami pertumbuhan cukup baik sebesar 5,7 persen (year on year) atau dengan realisasi Rp518,7 Triliun (16,9 persen dari APBN). Kondisi ini membawa APBN mengalami surplus sebesar Rp128,5 Triliun (sebesar 0,61 persen terhadap PDB). Keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp228,8 Triliun.  Ditambahkan Made bahwa realisasi pendapatan negara masih tumbuh kuat, meski sedikit melandai dibandingkan tahun 2022 (32,3 persen year on year).

Pada kesempatan ini Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Mahmudsyah turut menyampaikan beberapa poin penting dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ia menyampaikan realisasi PNBP sampai dengan 31 Maret 2023 telah mencapai  Rp70,58 triliun atau 36, 03 persen dari target, yang berarti tumbuh sebesar 27, 59 persen dibanding tahun sebelumnya.

Capaian PNBP tersebut merupakan kontribusi dari Kementerian dan Lembaga, yakni Kementerian Keuangan  sebesar 9,98 persen, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kejaksaan RI masing-masing  sebesar 4,46 persen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 1,18 persen, Kementerian Hukum dan HAM sebesar 1,17 persen, serta  Kementerian dan Lembaga lainnya.

Ditambahkan Mahmudsyah, dari sisi jenisnya capaian PNBP tersebut diperoleh dari pendapatan dari hasil minyak bumi yang memberikan kontribusi sebesar Rp31,3 Triliun, dari dana perkebunan kelapa sawit sebesar Rp8,03 triliun, penempatan uang Negara pada Bank Indonesia sebesar Rp6,24 Triliun, laba BUMN Perbankan dibawah Kementerian BUMN sebesar Rp4,6 triliun, pendapatan dari penggunaan spektrum radio sebesar Rp3,9 triliun, dari hasil penjualan barang-barang rampasan tindak pidana korupsi yang dijual melalui lelang sebesar Rp1,7 triliun, serta penerimaan dari sektor-sektor yang lain.