Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban melantik dan mengambil sumpah dua Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang dan 31 Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN pada Senin, (20/03). Pelantikan dilaksanakan secara hybrid di Aula Lantai 5 Kantor Pusat DJKN.

Dalam arahannya, Rionald menyampaikan berbagai kendala PUPN dalam upaya penagihan piutang. “Debitur yang tidak diketahui keberadaannya, adanya perlawanan hukum, hingga barang jaminan yang tidak ada, bermasalah, atau diduduki oleh pihak lain merupakan beberapa kendala yang menghambat proses upaya penagihan piutang,” ungkapnya

Untuk menghadapi kendala tersebut, Rionald menjelaskan melalui berbagai hal telah dilakukan untuk memperkuat PUPN. “Melalui Kegiatan Crash Program, Penerbitan PMK No.9/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik Dalam  Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, serta terlibat dalam program sinergi reformasi dalam rangka optimalisasi penerimaan Negara pada Kelompok Kerja Joint Collection sehingga PUPN dapat berkolaborasi aliran pertukaran data dan informasi dengan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Selanjutnya, Rionald berharap kepada 31 Pejabat Fungsional yang dilantik untuk dapat mengoptimalkan kualitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas di bidang penilaian. ”Dengan nilai yang akurat dan optimal, pengelolaan kekayaan negara akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, tertib, serta memberikan manfaat ekonomi sosial bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.

Sebagai penutup, Rionald berpesan kepada Para Pejabat yang baru dilantik untuk semangat mengemban amanah baru dan tetap berpegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Budaya Kemenkeu SATU. (Bk/Arv)