Pangkalpinang – Kementerian Keuangan Bangka Belitung menyelenggarakan Media Briefing Perkembangan Kinerja Fiskal dan Ekonomi Regional Hasil Rapat ALCo (Asset and Liabillites Committee) Regional pada Senin (27/02).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bangka Belitung Edih Mulyadi mengungkapkan bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional s.d. 31 Januari 2023 sebesar Rp290,68 miliar dan total belanja Rp745,41 miliar sehingga terdapat defisit regional sebesar Rp454,74 miliar. Untuk Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) s.d. 31 Januari 2023 mencapai Rp565,49 miliar, Belanja dan Transfer sebesar Rp218 miliar, Pembiayaan Daerah Rp11,32 miliar dan Akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp358,81 miliar.

Di sisi pendapatan negara, kontribusi berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp261,70 miliar, penerimaan bea dan cukai sebesar Rp4,69 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp24,29 miliar.

“Kenaikan penerimaan ini didorong oleh peningkatan aktivitas/transaksi ekonomi di akhir tahun, pembayaran bonus pada beberapa BUMN dan Perusahaan Swasta, dampak Kebijakan UU HPP (Kenaikan tarif PPN), pergeseran jatuh tempo setoran masa pajak November 2022 serta pembayaran ketetapan PBB tahun lampau,” ujarnya.

Lebih Lanjut, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bangka Belitung Edih Mulyadi menjelaskan terkait isu tematik ketahanan pangan harus menjadi perhatian pada saat ini. “Indeks Ketahanan Pangan Bangka Belitung pada tahun 2021 sebesar 73,22, meningkat 2,01 poin dari tahun 2020 yang sebesar 71,21. Peningkatan nilai IKP tersebut meningkatkan peringkat ketahanan pangan Bangka Belitung dari peringkat ke-22 pada tahun 2020 menjadi peringkat ke-21 pada tahun 2021,” ungkap Edih.

Data dari BPS Babel mencatat luas panen padi Kepulauan Bangka Belitung semakin menurun dari tahun 2018—2021. Walaupun luas panen sempat naik pada tahun 2021, produksi padi tetap turun pada tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pemerintah belum menunjukkan kinerja yang diharapkan.

Ke depan perlu dilakukan langka-langkah pasti untuk peningkatan ketahanan pangan secara berkelanjutan, seperti Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi, pemerintah daerah agar mulai mendorong kinerja sektor pertanian agar diversifikasi hasil pertanian semakin meningkat tidak terbatas pada komoditas pertanian unggulan daerah serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumber daya alam dan air melalui konservasi dan rehabilitasi lahan, serta pelestarian sumber daya air dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). (TimKIHI – 06)