Kartasura - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M.Basuki Hadimoeljono, dan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, beserta sejumlah pejabat daerah, pada
Senin (27/02) meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol ruas
Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, tepatnya di titik Gerbang Tol Colomadu, Jawa
Tengah. Pembebasan tanah dari jalan tol ini didanai oleh Lembaga Manajemen Aset
Negara (LMAN) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian
Keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai
realisasi per 17 Februari 2023 sejumlah Rp5,902 triliun.
Selain
pengadaan tanah, dukungan APBN untuk pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo
juga diwujudkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara bagi PT Adhi Karya
sejumlah Rp1,401 triliun dan penjaminan yang dilaksanakan oleh Special
Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (Persero). “Itulah dukungan APBN, uang negara, uang dari pajak kita
yang dipakai ratusan triliun untuk membangun berbagai proyek strategis nasional
untuk manfaat rakyat,” tegas Menkeu.
Pembangunan
jalan tol ini diproyeksikan memiliki manfaat langsung yang dapat dirasakan
masyarakat, diantaranya percepatan konektivitas wilayah
Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) yang diharapkan dapat mendorong
peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di sekitarnya.
Melihat perkembangan konstruksi yang berlangsung, jalan tol ini juga disiapkan
untuk menghadapi peningkatan mobilitas melalui pembukaan jalur dari interchange
Kartasura menuju Klaten sepanjang enam km secara fungsional untuk arus mudik
lebaran 2023 mendatang.
Pembayaran
Uang Ganti Untung (UGU) pembebasan tanah dari APBN diharapkan dapat memberikan
dampak bagi peningkatan daya beli dan kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Pada
kesempatan yang sama, Sri Mulyani Indrawati melakukan dialog dengan masyarakat
penerima UGU dari berbagai latar belakang dan cerita menarik dari pemanfaatan
uang tersebut untuk peningkatan taraf hidup.
“Saya
wanti-wanti kepada Pak Ganjar, Bapak, Ibu Bupati tolong masyarakatnya dibimbing
karena mereka tiba-tiba pegang uang yang nilainya miliaran. Jadi kalau tadi
yang datang pertama dealer mobil ya mohon kemudian untuk dijadikan suatu
keputusan untuk mereka bisa berinvestasi dalam jangka panjang karena itu akan
menentukan kesejahteraan mereka ke depan,” pesan Menkeu.
Pendanaan
pembebasan tanah dibayarkan melalui LMAN. Hingga 17 Februari 2023, LMAN telah
mendanai 106 PSN dengan nilai mencapai Rp106,95 triliun. Sektor jalan tol
menjadi sektor infrastruktur dengan penyerapan pendanaan tanah tertinggi,
dimana per 17 Februari 2023 nilai penyalurannya mencapai Rp90,996 triliun atau
85,08 persen dari total portofolio penyerapan pendanaan tanah LMAN. Hal ini
sekaligus merupakan perwujudan dari penggunaan APBN yang terus menerus didorong
untuk pemulihan ekonomi, yaitu untuk pembiayaan investasi infrastruktur
prioritas yang mencakup pendanaan tanah dan konstruksi, agar dapat mewujudkan
berbagai manfaat berganda bagi masyarakat. (Penulis: Unggul Aji Mulyo)