Banjarmasin – Kepala Sub Bagian Umum KPKNL Palangka Raya, Aloysius Sunaryo menghadiri undangan Press Conference Kinerja APBN s.d. 31 Januari 2022 Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, (23/2)  di Aula Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya.

Acara ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Tengah Hari Utomo dan dihadiri oleh Kepala KPPN Palangka Raya, Kepala Kantor Bea dan Cukai Palangka Raya,  Perwakilan Kantor Pajak Pratama Palangka Raya, dan beberapa media yang ada di Kalimantan Tengah, seperti TVRI dan Harian Antara.

Dalam acara ini Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tentang Perkembangan Ekonomi Makro-Kesra Regional Kalimantan Tengah, Perkembangan Fiskal Regional Kalimantan Tengah, serta Current Issues Regional Kalimantan Tengah.

“Saat ini meski perkembangan Covid-19 sangat terkendali, ditambah dengan pernyataan resmi Presiden RI yang mencabut PPKM diseluruh wilayah Indonesia, diharapkan masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dan meningkatkan kesadaran untuk melakukan vaksin, hal ini akan berdampak pada sektor riil yaitu pemulihan konsumsi Rumah Tangga dan membaiknya aktivitas koperasi,” ungkapnya.

Ekspansi perekonomian Kalimantan Tengah terus melaju kuat ditengah ketidakpastian global. Seluruh sektor non pemerintah terus mengalami pertumbuhan, khususnya ekspor yang terus mencatatkan pertumbuhan dua digit di tengah gejolak global. Perdagangan regional Kalimantan Tengah pada bulan Januari 2023 mencapai transaksi sebesar USD 40,5 juta.

Berdasarkan perkembangan pemulihan ekonomi yang positif pada tahun 2022, pemerintah mulai menurunkan konsumsi Pemerintah sebagai bentuk: (i) penyesuaian atas penurunan kebutuhan belanja penanganan pandemi Covid-19; (ii) penyesuaian peran pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi pasca peningkatan aktivitas sektor privat dan masyarakat dalam perekonomian;dan (iii) penyesuaian postur fiskal pemerintah pada periode terakhir diperbolehkannya defisit APBN diatas 3 persen (smoothing).

Sementara untuk realisasi APBN 2023 secara nasional menunjukkan bahwa terdapat konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari ketentuan UU Nomor 2/2020 yang mewajibkan defisit APBN di  bawah 3 persen dari PDB pada 2023. Pendapatan negara yang mencapai 115,9 persen akibat pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan dorongan harga komoditas yang tinggi, disertai dengan pemanfaatan belanja negara yang optimal sebagai shock absorber. Sehingga defisit dan Keseimbangan Primer dapat turun signifikan  mendekati level sebelum pandemi disertai  Pembiayaan anggaran yang lebih efisien.

Sampai dengan akhir Januari 2023, realisasi Pendapatan APBN Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp764,1 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp368,1 miliar. Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPh sebesar Rp367,2 miliar, PPn sebesar Rp371,8 miliar dan Bea Keluar sebesar Rp19,2 miliar. Peningkatan penerimaan PPh, masih didominasi oleh PPh 25/29 Badan akibat  pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik utamanya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sedangkan peningkatan jenis penerimaan PPn didorong oleh  tingginya aktifitas ekonomi jika dibandingkan dengan Januari 2022 serta dampak tingginya harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPn 11 persen. Sedangkan kontraksi terjadi pada PBB sebesar Rp2,7 miliar dan Pajak Lainnya sebesar Rp 0,3 miliar  yang dipengaruhi oleh kinerja tahun 2022 (pembayaran SPPT PBB 2021 yang disetor pada th 2022), namun diperkirakan akan mengalami peningkatan pada periode berikutnya.

Dari pelaksanaan APBN Januari 2023 dapat disimpulkan bahwa Kinerja    APBN  2022 menjadi modal   positif untuk pelaksanaan APBN tahun 2023. Optimisme tersebut tetap harus diikuti kewaspadaan terhadap risiko global di tahun 2023 antara lain penurunan harga komoditas dunia, pelemahan ekonomi global serta volatilitas pasar keuangan. Kalteng merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Kalimantan pada tahun 2022, dengan kontribusi sebesar 11,32 persen terhadap ekonomi Kalimantan dan 1,04 persen  terhadap ekonomi nasional. Jika hal ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, maka dimungkinkan kontribusi perekonomian Kalimantan Tengah akan menyamai Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan ini masing-masing kantor yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan secara bergantian juga menyampaikan pemaparan terkait isu terkini dan informasi lainnya, dilanjutkan dengan tanya jawab dengan wartawan dari media massa dan elektronik.

Diharapkan dengan adanya Press Conference seperti ini, semoga pelaksanaan  APBN T.A. 2023 dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.