Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban melantik tujuh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang pada Senin, (13/11). Pelantikan dilaksanakan di Aula Lantai 5 Gedung Syafrudin Prawiranegara II yang disaksikan oleh para Direktur dan Tenaga Pengkaji Kantor Pusat DJKN.

Terdapat tujuh orang Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang dilantik yaitu:

1. Wahyu Prihantoro sebagai Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau yang berkedudukan di Pekanbaru;
2. Mahmudsyah sebagai Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang berkedudukan di DKI Jakarta;
3. Tri Wahyuningsih Retno Mulyani sebagai Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang;
4. Tetik Fajar Ruwandari sebagai Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak;
5. Sudarsono sebagai Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Bali yang berkedudukan di Denpasar;
6. Arif Bintarto Yuwono sebagai Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar;
7. Nikodemus Sigit Rahardjo sebagai Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Utara yang berkedudukan di Manado.

Dalam arahannya, Rionald menyampaikan berpesan agar masing-masing ketua PUPN Cabang dapat memberikan semangat baru dan sinergi yang lebih baik dalam pengurusan piutang negara di wilayah kerja masing-masing.

“PUPN sebagai lembaga eksekutorial, saat ini masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya penagihan piutang. Upaya yang dilakukan PUPN adalah dengan terlibat dalam program sinergi reformasi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara pada Kelompok Kerja Joint Collection. Dengan terlibat dalam kelompok tersebut, PUPN dapat berkolaborasi dalam aliran pertukaran data dan/atau informasi antara Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan,” Jelas Rionald.

Mengakhiri arahannya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengajak semua pihak yang terlibat dalam pengurusan piutang negara dapat meningkatkan kerja sama untuk memaksimalkan upaya penagihan piutang negara. (Frd/Arv)