Pekanbaru - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (RSK) yang didukung dua Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Provinsi Riau yaitu KPKNL Pekanbaru dan KPKNL Dumai, turut berkontribusi kepada APBN KiTa melalui penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara sebesar Rp67,17 miliar. capaian ini naik 103,11 persen dari capaian Tahun 2021 sebesar Rp33,07 Miliar.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kanwil DJKN RSK Sudarsono Rabu (25/1/2023) saat press conference pada Rabu, (25/1) kinerja APBN 2022 yang diselenggarakan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau di Aula Lancang Kuning Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau secara luring.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, seluru pimpinan unit eselon II Kementerian Keuangan Regional Riau menyampaikan kinerja masing-masing unit kepada masyarakat khusunya para awak media yang telah diundang Kegiatan Media Meeting Triwulan IV Tahun 2022.

Lebih lanjut, Sudarsono menyampaikan sebagai pengelola BMN, diperlukan prinsip 3T yakni Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum. “Berdasarkan prinsip tersebut setiap barang milik negara berupa tanah harus memiliki kelengkapan dokumen berupa Sertipikat,” ucapnya.

Untuk diketahui Kementerian Keuangan melalui DJKN pada Tahun 2022 menargetkan pensertipikatan tanah atas barang milik Negara pada satuan kerja di lingkungan Kanwil DJKN RSK khususnya di Provinsi Riau sebanyak 388 bidang tanah dengan realisasi sampai dengan saat ini sebesar 850 bidang tanah BMN telah bersertipikat. Dalam kesempatan ini juga Sudarsono meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk lebih bersinergi dalam mempercepat proses sertifikasi sehingga target yang telah diberikan dapat tercapai.

Tidak lupa dalam kesempatan bersama awak media ini juga, Sudarsono mengajak seluruh peserta media meeting untuk dapat menyebarluaskan program keringanan utang melalui mekanisme crash program yang sangat meringankan para debitur khususnya debitur rumah sakit dan mahasiswa.

“Jadi crash program ini diskon bagi para debitur yang terkena dampak karena covid sehingga tidak mampu membayar hutang misalnya piutang rumah sakit, piutang SPP kampus. Mohon dukungan bapak/ibu media karena crash program ini banyak masyarakat yang belum tahu,” ungkapnya.

Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri terus berusaha untuk menyampaikan dan menyebarluaskan kepada masyarakat terkait program ini melalui media social dan juga sudah bekerjasama dengan TVRI untuk mensosialisasikan dan rilis ke media.

Pada akhir kesempatannya, ia meminta dukungan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat untuk Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau yang akan mengikuti Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2023. “kami mohon dukungannya bapak dan ibu sekalian. Kritik kami habis-habisan karena itu dapat menjadikan kami lebih baik lagi. kami siap menerima kritik dan masukan apapun dari bapak dan ibu,” tegasnya.