Jakarta - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta mengadakan Press Conference terkait kinerja anggaran Pendapatan dan belanja negara (APBN) Provinsi DKI Jakarta pada Rabu, (28/12). Pada Press Conference yang diadakan secara daring ini, Kepala Bidang Hukum Informasi dan Kepatuhan Internal Knwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Didik Haryanto yang menjadi salah satu narasumber membahas kinerja APBN Kita Provinsi DKI Jakarta periode sampai dengan 30 November 2022, bersama dengan para perwakilan dari unit Kementerian Keuangan lainnya di wilayah DKI Jakarta.

Ia menyampaikan beberapa hal penting antara lain terdapat peningkatan kasus covid-19 sebesar 108,93 persen di Jakarta selama bulan November ini yaitu dari 571 orang menjadi 1.193 orang, sehingga diharapkan masyarakat harus tetap waspada dan menerapkan protokol Kesehatan, di satu sisi angka kesembuhan pasien covid-19 juga semakin meningkat;

“Pemulihan ekonomi nasional semakin kuat, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya ekspor dan impor selama bulan November ini,” ujarnya.

Selain itu, kinerja fiskal juga meningkat. Hal ini didukung oleh kinerja Pendapatan Negara yang mencapai target pada tahun berjalan, yaitu dari penerimaan pajak sebesar 132,90 persen, penerimaan bea dan cukai 106,80 persen, serta penerimaan negara bukan pajak dengan capaian target sebesar 301,11 persen.

Sedangkan, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah terus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan meningkatkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana realisasi penyaluran KUR meningkat sebesar 36,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja lainnya yakni kontribusi belanja negara dalam penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketahanan pangan di DKI Jakarta, mencapai Rp10,22 triliun yang terdiri dari Rp1,34 triliun APBN dan Rp8,88 triliun APBD.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah sarana prasarana sebagai antisipasi bencana hidro meteorologi yang diperkirakan akan terjadi sampai dengan Februari 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tiga program prioritas untuk tahun 2023, yaitu pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan atisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.