Website DJKN

Berita DJKN

Optimalisasi Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan Aset, Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

N/A
Kamis, 13 Juni 2013 pukul 15:39:55 | 2271 kali

Palembang - Subyek sistem pengelolaan keuangan negara terbagi atas pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Guna menciptakan akuntabilitas dalam sistem keuangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya yang mampu menciptakan kesepahaman mengenai optimalisasi penyerapan anggaran dan pengelolaan aset antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bertempat di Hotel Aston Palembang, Rabu 5 Juni 2013, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan seminar dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan dimoderatori oleh akademisi Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Didik Susetyo, seminar tersebut menampilkan pemaparan dari beberapa panelis antara lain IGB Surya Negara perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Encep Sudarwan perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, Rina Robiati perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan, Djatmika Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, serta Arif Arkanuddin perwakilan BPK Sumatera Selatan. IGB Surya Negara membuka seminar dengan paparannya mengenai rendahnya penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Padahal, realiasasi anggaran pemerintah, baik Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan stimulan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di Indonesia. Pemaparan kepala perwakilan BPKP tersebut kemudian dilanjutkan oleh Arif Arkanuddin yang menitikberatkan pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumatera Selatan tahun 2012. Pengelolaan aset tetap dan pelaksanaan belanja modal menjadi permasalahan yang signifikan dalam pemeriksaan BPK di lapangan. Seminar yang dihadiri oleh para stakeholders keuangan daerah di provinsi Sumatera Selatan tersebut dilanjutkan dengan pemaparan mengenai penerimaan negara dari sektor perpajakan oleh Djatmika. Selanjutnya, optimalisasi penyerapan DIPA tahun 2012 s.d. 2013 menjadi tema utama yang dibahas oleh Rina Robiati. Pelaksanaan belanja modal menjadi salah satu pokok bahasan yang dipaparkan perwakilan DJPb ini. Rina mengatakan bahwa rendahnya penyerapan akibat terlambatnya proses pengadaan serta penyerapan yang terakumulasi di akhir tahun menjadi potensi masalah dalam pelaksanaan anggaran tahun ini. Menyinggung mengenai pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah, Encep Sudarwan memulai pemaparannya mengenai peran penilai internal Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) dalam pengelolaan kekayaan negara. Tak hanya itu, Encep juga memberikan contoh penilaian Barang Milik Daerah yang menjadi temuan atas LKPD pada Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Pertanyaan mengenai pengelolaan aset menjadi topik primadona ketika sesi tanya jawab dibuka. Hal ini tidak lepas dari adanya temuan BPK atas pengelolaan aset pada LKPD di lingkungan pemerintah daerah Sumatera Selatan. Di antara pertanyaan yang diungkapkan peserta dalam sesi tanya jawab tersebut di antaranya mengenai pengelolaan aset yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta perlakuan penghapusan aset yang telah dilakukan oleh DJKN sebagai pengelola barang. Diharapkan acara-acara yang melibatkan stakeholders keuangan negara seperti ini semakin sering diselenggarakan sehingga keselarasan pemahaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin meningkat, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya keselarasan pemahaman tersebut. (teks: Langit Ardhy Susilo|Foto: Elfan Daya-KPKNL Palembang/NK)

Foto Terkait Berita

Berita Terbaru