Jakarta – Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia
(HAKORDIA) yang jatuh pada tanggal 9 Desember pada Selasa, (13/12) di Jakarta. Peringatan HAKORDIA Kemenkeu
tahun ini mengambil tema “Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh”, sejalan dengan
tema HAKORDIA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni “Indonesia Pulih,
Bersatu Berantas Korupsi”.
Acara diawali dengan doa dan
dilanjutkan dengan laporan penyelenggaraan acara HAKORDIA Tahun 2022 oleh Awan
Nurmawan Nuh, Inspektur Jenderal Kemenkeu. Awan dalam laporannya menyampaikan rangkaian
acara HAKORDIA yang telah dilaksanakan serta menjelaskan makna tema HAKORDIA
yang Kemenkeu ambil. “Tema ini merupakan cerminan optimisme bangsa Indonesia
dalam menghadapi tantangan ekonomi pasca Covid-19,” jelasnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan seremoni pengukuhan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) yang tergabung pada Komunitas Antikorupsi pada Kemenkeu, dengan beranggotakan 412 orang PAKSI dan 3 orang API, serta penganugerahan terhadap unit kerja di Kemenkeu yang telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan rincian 186 unit kerja memperoleh predikat WBK dan 83 unit kerja memperoleh predikat WBBM.
Pada Tahun 2022 ini KPKNL Bontang termasuk sebagai salah satu unit kerja yang mendapat predikat WBBM. Hal ini terlepas dari peran serta semua pegawai pada KPKNL Bontang dan dukungan dari para mitra kerja serta para pengguna layanan KPKNL Bontang.
Salah satu narasumber pada acara
ini, yaitu Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, menyampaikan harapannya terhadap
budaya antikorupsi, baik di Kemenkeu maupun pada Kementerian/Lembaga (K/L)
lainnya, agar senantiasa ditumbuhkan dan dijaga.
“Kita ingin pegawai-pegawai
Kementerian Keuangan dan Kementerian (dan Lembaga, red) yang lain serta aparat
Pemerintah Daerah itu profesional. Saya yakin ketika kita bekerja secara profesional,
masyarakat juga pasti akan mendapat keuntungan yang luar biasa dari layanan
yang kita berikan,” ungkapnya.
Selaras dengan Alex, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa perjuangan antikorupsi perlu dimaknai secara mendalam karena menyangkut kepercayaan masyarakat dalam menggunakan pelayanan publik.
"Oleh karena itu, perjuangan antikorupsi identik dengan perjuangan membangun tatakelola yang resilience, yang berdaya tahan, akuntabel, kredibel, serta transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menggunakan instrumen keuangan secara efektif, namun juga baik dan benar," tegasnya.