Pangkalpinang – Para pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang dalam acara Puncak Peringatan (Hari Antikorupsi Sedunia) Hakordia Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI)  Tahun 2022 secara daring dengan tema “Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh” pada Selasa (13/12/2022).

Acara diikuti seluruh Eselon I, Badan Layanan Umum, Special Mission Vehicle Kemenkeu dan kantor vertikal Kemenkeu yang meraih predikat Zona Intergritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tujuan dari acara ini  adalah meningkatkan integritas dan memperkuat budaya antikorupsi sehingga akan tercipta kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya menyampaikan bahwa korupsi merupakan suatu penyakit yang harus terus menerus dilawan oleh semua pihak. Dalam melawan korupsi, institusi yang kuat harus terbangun dan memiliki control check and balance.

 “Karena absolute power corrupt absolutely. Semakin tinggi kewenangan kita, semakin besar kewajiban kita untuk menjaga dan mengelolanya,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga menegaskan bahwa Kemenkeu tidak boleh membiarkan institusi menghadapi dan membiarkan penyakit korupsi menjadi struktural dan fundamental. Seluruh unit di Kemenkeu memiliki kewajiban, tidak hanya mengidentifikasikan masalah tata kelola, namun juga melakukan koreksi dengan segera. 

“Karena itu dalam peringatan hari antikorupsi tidak hanya penekanannya pada jargon antikorupsi, tapi merupakan suatu jawaban yang efektif dan real bagaimana mengelola Indonesia untuk terus maju dan memberantas penyakit yang sangat fatal yaitu korupsi, bagaimana kita menjaga integritas, dan terus bertumbuh. Tidak hanya sekadar pulih, tapi terus bertumbuh,” tambah Menkeu.

Peringatan Hakordia diselenggarakan dalam format speech series dengan menghadirkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara, dan Direktur Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Undang Mugopal.

Wakil Ketua KPK menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi bukan persoalan KPK saja. “Ini urusan dan persoalan kita bersama. Lewat Hakordia semoga kita bisa merefleksikan diri kita masing-masing, apa yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan di tempat kita bekerja,” ujarnya.

Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Sejak tahun ini, Kemenkeu diberikan kewenangan melaksanakan evaluasi ZI WBK/WBBM secara mandiri melalui berbagai tahapan yang panjang dan berjenjang termasuk berkolaborasi dengan Kementerian PAN-RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI.

Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengukuhkan 269 unit kerja berpredikat WBK/WBBM  (186 unit kerja menuju WBK dan 83 unit kerja menuju WBBM) yang berhasil memperoleh predikat ZI WBK/WBBM. Sedangkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terdapat 20 Unit kerja yang memperoleh predikat ZI WBBBM dan 16 unit yang memperoleh predikat ZI WBK.

Selamat atas keberhasilan KPKNL Pangkalpinang yang termasuk dalam 20 unit pada DJKN yang memperoleh predikat ZI WBBM. (wdp)