Purwokerto – Selasa (13/12), Bertepatan dengan Acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan secara hybrid, hari Selasa (13/12), yang mengusung tema “Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh”, sebanyak 269 unit kerja di bawah Kemenkeu berhasil mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.  

KPKNL Purwokerto menjadi salah satu unit kerja yang menerima predikat ZI WBBM Tahun 2022. Dalam kesempatan ini, Kepala KPKNL Purwokerto, Soeparjanto, mengikuti acara ini secara daring bersama Kepala KPP Pratama Kebumen, Kepala KPPBC Purwokerto, dan Kepala KPP Pratama Purwokerto.  

Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana Tim Penilai Nasional berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kini tim penilaian nasional digawangi oleh Inspekstorat Jenderal Kemenkeu. Hal ini sesuai dengan PermenPANRB nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK dan WBBM) di Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa Kementerian/Lembaga yang unit kerjanya telah lebih dari 30% berpredikat ZI WBK/WBBM tidak perlu mengajukan WBK/WBBM ke MenPANRB selaku Tim Penilai Nasional. Adapun unit kerja Kemenkeu, 58% telah meraih predikat ZI WBK/WBBM.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), Alexander Marwata, yang tampil sebagai salah satu nara sumber menyampaikan pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini dikarenakan resiko pelaku koruptif untuk tertangkap tangan masih rendah. Upaya awal suksesnya pemberantasan korupsi adalah dari diri kita sendiri, kalau kita sendiri sudah bisa stop korupsi, stop budaya koruptip, maka kita sudah pasti berintregritas.

Pada pungkasan acara, tampil sebagai keynote speech, Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pesan bahwa kita sebagai pengelola keuangan Negara dan seluruh penyelenggara Negara, untuk tidak tergoda untuk melakukan tindakan korupsi yang mampu merugikan Negara. “Kementerian Keuangan sebagai bendahara Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem yang akuntabel dan berjalan secara efektif. Sistem  yang berjalan secara efektif adalah dengan membangun institusi dengan tata kelola yang baik, meliputi check and balance, sehingga mampu menekan penyelewengan dan korupsi,”ungkapnya.

Selain hal tersebut, Sri Mulyani juga berpesan agar jajarannya terus meningkatkan awareness, kapasitas, dan kekuatan dalam membangun tata kelola, sehingga sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Perjuangan anti korupsi identik dengan membangun tata kelola yang resilient, tata kelola yang akuntabel, tata kelola keuangan, dan tata kelola yang kredibel serta transparan untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat dan menggunakan instrumen keuangan secara efektif namun juga baik dan benar. (Teks: Spd)