Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
Pemindahan IKN sebagai Upaya Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Indonesia
Dimas Aditya Saputra
Kamis, 08 Desember 2022 pukul 17:52:28   |   234 kali

“Pemindahan ibu kota bertujuan untuk memberikan kesempatan serta peluang yang lebih merata dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa, sehingga ini bukanlah terpusat pada pemerintah saja tetapi dalam hal ini peran swasta juga sangat dibutuhkan.”


Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam acara  workshop bertajuk ‘Monetisasi dan Manajemen Barang Milik Negara di Jakarta terkait Pemindahan Ibu kota Negara’, yang digelar Kementerian Keuangan Republik Indonesia bekerjasama dengan World Bank (Bank Dunia).


Dalam kesempatan pidato pembukaan workshop, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia berencana untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan pada tahun 2024. Rencana pemindahan IKN ini dinilai sebagai sebuah kebutuhan penting, sekaligus upaya dari Pemerintah Indonesia untuk menciptakan tujuan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.


Sri Mulyani mengungkapkan, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa pemindahan IKN adalah sebuah transformasi pola pikir dari seluruh pembuat kebijakan dan masyarakat Indonesia, untuk bersama mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada Jakarta sebagaimana telah berlangsung bertahun-tahun.


Menyoal aset pemerintah atau BMN berupa gedung dan kantor pemerintahan yang berada di Jakarta, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus berupaya untuk mencari langkah pengelolaan terbaik salah satunya dengan serangkaian opsi monetisasi dan optimalisasi. Ia juga menyampaikan bahwa rencana pemindahan IKN juga dapat dimanfaatkan sebagai momentum penataan dan perencanaan ulang kota Jakarta menjadi kota layak huni dan salah satu pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia.


Senada dengan hal yang disampaikan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban mengungkapkan bahwa total nilai BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah Jakarta telah mencapai Rp1.400 triliun. Namun dari jumlah tersebut, tidak seluruhnya akan dilakukan monetisasi dan optimalisasi, mengingat tetap beberapa BMN tetap akan digunakan oleh Kementerian/Lembaga di Jakarta.


Rio menjelaskan terdapat beberapa skema monetisasi dan optimalisasi atas BMN yang ada di Jakarta antara lain, Sewa (dengan masa sewa hingga 30 tahun), Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah (BSG), Bangun Serah Guna (BGS), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerja Sama Terbatas untuk Penyediaan Infrastruktur.


Workshop direncanakan digelar selama dua hari pada tanggal 08 sampai dengan 09 Desember 2022, secara tatap muka dan daring. Hadir sebagai narasumber para ahli di bidang pengelolaan aset dan property dari Brazil, Australia, Kanada, dan Singapura, serta Korea Selatan. Sri Mulyani berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan workshop kali ini, untuk lahirnya gagasan, ide, dan pemikiran penting terkait dengan pengelolaan BMN yang berada di Jakarta dalam kaitan dengan pemindahan IKN.

(SS/AS)

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini