Pertama Kalinya, DJKN - UGM Selenggarakan Short Term Training Legal Due Diligence
N/A
Selasa, 25 Juni 2013 pukul 18:00:03 |
1296 kali
Yogyakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Yogyakarta untuk pertama kalinya menyelenggarakan Short Term Training Legal Due Diligence (LDD) yang diikuti oleh 30 pegawai DJKN pada 17-21 Juni 2013 di Aula FH UGM, Yogyakarta.
Kepala Bagian Pengelolaan Bea Siswa Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Azah Widati menyampaikan diklat ini merupakan diklat LDD yang pertama kali diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam pemeriksaan perusahaan kaitannya dengan aspek legal sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan dalam memberikan keputusan.
Di tempat yang sama, Dekan FH UGM Dr Paripurna mengatakan objek pemeriksaan LDD adalah dokumen sehingga dari dokumen tersebut, semua akan diketahui subjek hukumnya siapa, apa yang diperjanjikan, tentang apa, kategori apa, mengapa dan hal lain yang ada dalam perjanjian. “LDD ini merupakan laporan uji tuntas dari aspek legal mengenai suatu perikatan. Transaksi saja belum cukup, maka dibutuhkan laporan uji tuntas,” imbuhnya. Paripurna mengatakan bahwa perjanjian itu, berisi segepok perikatan. Isinya merupakan kewajiban dan hak antara kedua belah pihak. “Hampir semua perbuatan hukum pasti punya landasannya,” ujarnya.
Dosen Hukum Bisnis FH UGM Prof Nindyo Pramono menjelaskan tentang konsep kekayaan terpisah/kekayaan negara dipisahkan dan keuangan negara. Ia berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) yang mengatur keuangan negara saat ini mengalamai disharmonisasi karena antara satu UU dengan UU yang lain tidak berjalan beriringan. Sebagai contoh, lanjutnya, kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut UU BUMN berbeda dengan UU Keuangan Negara dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Terdapat kontradiksi antara Undang-Undang Tipikor dan Keuangan Negara di satu pihak berhadapan dengan Undang-Undang dimana Badan Hukum Perdata di pihak lain, khususnya dengan apa yang dimaksudkan dengan kekayaan negara dipisahkan,” tuturnya.
Menurut pakar hukum bisnis UGM ini, UU lingkup Badan Hukum (BH) Perdata dari segi hukum bisnis seharusnya dipahami sebagai hukum khusus (lex specialis) sehingga terjadi perbedaan atau pertentangan antara dua atau lebih UU yang mengatur hal yang sama akan berlaku asas lex spesialis derogate legi generali.
Terkait tujuan LDD, dosen FH UGM Veri Antoni menjelaskan tujuan LDD adalah untuk membantu klien dalam menemukan sebanyak mungkin fakta atau informasi tentang transaksi yang hendak dilakukan sebelum transaksi dilaksanakan, termasuk informasi mengenai kekuatan dan kelemahan serta potensi permasalahan dari perusahaan yang diaudit. Dari sekian banyak tujuan tersebut antara lain, memeriksa kewajiban dan aset dari pihak yang diaudit, menemukan kewajiban-kewajiban yang tidak tercatat, mengidentifikasi hal-hal penting untuk nantinya dimasukkan dalam perjanjian, dan memverifikasi informasi yang telah disediakan. Materi LDD ini, terangnya, dapat bersifat full audit untuk kepentingan Initial Public Offering (IPO), right issue dalam kegiatan pasar modal ataupun bersifat parsial yang menjadi pokok permasalahan.
Veri juga menjelaskan mengenai legal opinion yang berisi ringkasan dari LDD dan hasil legal audit secara keseluruhan. “Bagian terpenting dari legal opinion adalah pendapat hukum atas hasil audit dan langkah-langkah hukum yang harus ditempuh perseroan agar perseroan dapat menjalankan usahanya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan,” terangnya. Pendapat hukum yang lazim disampaikan, menurut Veri, yaitu perbaikan atas penyimpangan yang terjadi, mendorong untuk taat dan patuh terhadap peraturan, menyempurnakan sistem dan prosedural perusahaan, dan peningkatan profitability, efektivitas dan efisiensi perusahaan serta mengamankan aset perusahaan.
Terkait ceramah integritas dan anti korupsi, Widyaswara BPPK Sampurna melalui ceramahnya yang kreatif, unik dan interaktif mengajak peserta agar selalu merenungkan dampak sistemik yang akan terjadi bila seorang birokrat melakukan korupsi. “Korupsi itu bukan budaya bangsa. Hanya saja, ada yang hendak membudayakan korupsi,” ujarnya. Menurutnya, setiap perilaku dibentuk oleh peta dunia internal seseorang. Peta internal seseorang itu sendiri dipengaruhi oleh fakta yang hanya 10% dan attitude yang mencapai 90%. “Apa yang kita lihat, dengar dan rasakan kalau kita tidak filter maka akan tersimpan di otak bawah sadar kita,” tegasnya. Sampurna juga mengingatkan bahwa pegawai Kementerian Keuangan harus mempunyai integritas yang tinggi. Ucapan, tindakan, dan keyakinan harus sesuai dengan etika moral. Apalagi, saat ini berita korupsi, kolusi selalu menghiasi layar televisi, berita di media cetak, maupun online sehingga hal tersebut lama-kelamaan dirasakan sudah menjadi biasa. “Tidak mudah membangun budaya anti korupsi. Tapi kita harus dan kita pasti bisa!” pungkasnya bersemangat.
Selain ketiga narasumber di atas, materi-materi mengenai LDD disampaikan secara komprehensif oleh para pengajar dengan sistem tanya jawab seputar kasus. Materi yang disampaikan antara lain, memahami dan mengidentifikasi dokumen dari aspek ketenagakerjaan dan asuransi oleh Dr. Ari Hernawan, dari aspek permodalan dan perubahannya, aspek direksi dan komisaris, aspek perizinan perusahaan oleh Dr. Susilowati, dan dari aspek perjanjian dengan pihak lain oleh Prof. Siti Ismiyati Jenie. Selain itu, materi memahami dan mengidentifikasi dokumen dari perkara yang melibatkan perusaahan disampaikan oleh Hariyanto, dari aspek aset perusahaan oleh Prof. Nurhasan Ismail, serta teknik penyusunan rekomendasi, menyusun legal standing, ruang lingkup reokomendasi, data dan fakta hukum disampaikan oleh Prof Hawin. (bend)
Foto Terkait Berita
Berita Terbaru