Pekanbaru – Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi  Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumbar, dan Kepri (RSK)  Umbang Winarsa mengajak seluruh msyarakat dan peserta media meeting untuk dapat menyebarluaskan program keringanan utang melalui mekanisme crash program yang sangat meringankan para debitur khusunya debitur rumah sakit dan mahasiswa. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Media Meeting Triwulan III Tahun 2022 yang dilaksanakan secara luring pada Selasa, (18/10) di Aula Lancang Kuning Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dengan dihadiri oleh seluruhan perwakilan unit Eselon I Kementerian Keuangan Provinsi Riau dan tentunya turut mengundang beberapa rekan media cetak maupun daring.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan APBN Kita sampai dengan Triwulan III Tahun 2022.

Dalam paparannya, Umbang Winarsa menyampaikan sampai dengan 30 September 2022, Kanwil DJKN RSK telah menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp275,28 miliar atau sebesar 126,33 persen dari target Rp217,9 miliar dengan rincian kontribusi PNBP dari pengelolaan barang milik negara (BMN) sebesar Rp227,6 miliar, pengurusan piutang negara sebesar Rp149,19 juta, dan pelaksanaan lelang sebesar Rp47,53 miliar.

“Dari sisi pengelolaan aset di Provinsi Riau, Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri bersama dua KPKNL yaitu KPKNL Pekanbaru dan KPKNL Dumai berhasil mensertipikatkan 256 bidang tanah atau 65,97 persen dari target Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2022 Provinsi Riau,” ungkapnya.

Program ini, lanjutnya, merupakan upaya akuntabilitas pemerintah guna memberi kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi, mengamankan BMN berupa tanah, serta mendorong revenue center sehingga BMN yang berdiri diatasnya tidak menjadi asset yang idle. Pada Tahun 2022, program sertipikasi BMN tersebut ditargetkan tuntas dengan target di Provinsi Riau sebanyak  388 bidang tanah.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Agnes Sediana menyampaikan bahwa Tercatat perekonomian Riau tumbuh 4,88 persen (yoy), semetara perekonomian di TW II tumbuh 0,29 persen dibandingkan perekonomian di TW I 2022. Adapun pendapatan negara di wilayah Riau mencapai Rp31,16 triliun atau tumbuh sebesar 72 persen (yoy), dengan komponen penerimaan pajak sebesar Rp17,10 triliun atau tumbuh 73 persen (yoy), penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp13,18 triliun atau tumbuh sebesar 63% (yoy) dan PNBP sebesar Rp891 miliar atau tumbuh 37,5 persen (yoy).