Makassar – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mewaspadai dampak tekanan global dan terus melanjutkan upaya pemulihan dan penguatan ekonomi karena efek pandemi. Inilah sorotan utama dalam Konferensi pers APBNKita edisi September 2022 yang diadakan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan pada Rabu, (28/09). Acara yang digelar secara daring tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon II Kementerian Keuangan yaitu Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil Ditjen Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan, dengan moderator yakni widyaiswara dari Balai Diklat Keuangan Makassar.

Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Selatan Ekka S. Sukadana memberikan sambutan pembukaan mengenai kebijakan pemerintah terkait APBN sehingga dapat dipahami masyarakat. “Di sini, kami sebagai insan Kementerian Keuangan menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah dan media mengamplifikasi kepada masyarakat, sehingga kondisi APBNKita bisa dipahami secara luas,” ujar Ekka mengungkapkan maksud pelaksanaan konferensi pers APBN.

Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Sudirman dalam paparannya menjelaskan kinerja DJKN sampai dengan 31 Agustus 2022. Program sertifikasi tanah di Sulawesi Selatan sudah terealisasi 95 bidang tanah dengan capaian PNBP dari pengelolaan barang milik negara (BMN) sebesar Rp19,3 miliar atau 75,15 persen dari target.

Ia menguraikan pula aset infrastruktur di Sulawesi Selatan yang terdiri atas jembatan, jalan, jalur kereta api, bendungan, aset pendidikan dan aset bidang kesehatan dengan nilai total sebesar Rp32,1 triliun di awal tahun 2022. Aset ini diperkirakan bertambah sebesar kurang lebih Rp1,31 triliun yang berasal dari realisasi belanja modal sampai bulan Agustus 2022.

“Dari aset negara proyek strategis nasional di provinsi Sulawesi Selatan, total realisasi sampai Agustus 2022 sebesar Rp2 triliun,” jelas Sudirman. Aset-aset tersebut, lanjutnya, terdiri atas bendungan di Gowa, Takalar dan Wajo, jaringan irigasi di Luwu Utara dan jalur kereta Makassar-Parepare tahap I.

Untuk pelayanan lelang di Sulawesi Selatan, ia menerangkan bahwa lelang sudah menghasilkan PNBP sebesar Rp18,9 miliar dari total pokok lelang sebesar Rp1 triliun. Selain PNBP, pelaksanaan lelang juga menyumbang kontribusi Pajak Penghasilan sebesar Rp4,08 miliar dan BPHTB sebesar Rp7,39 miliar.

Sudirman mengatakan Kementerian Keuangan, khususnya DJKN berupaya mengembangkan UMKM melalui kegiatan pendataan UMKM di Sulawesi Selatan, lelang produk UMKM di aplikasi lelang.go.id dan relaksasi pengenaan tarif lelang UMKM sampai dengan nol persen.

Dari sisi pengurusan piutang negara, diutarakan rencana aksi yang telah diimplementasikan dan sosialisasi peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara. “Realisasi crash program keringanan utang sampai Agustus 2022 untuk Sulawesi Selatan, ada 25 persetujuan dengan nilai sebesar Rp288,1 juta,” ucapnya.

Dalam pelayanan penilaian di Sulawesi Selatan, Kanwil DJKN bersama KPKNL telah menerbitkan 955 laporang penilaian dengan nilai Rp887,5 miliar yang digunakan untuk proses pemanfaatan berupa sewa dan pemindahtanganan berupa penjualan.

Di akhir konferensi pers, Sudirman menitipkan pesan kepada rekan media untuk menyebarluaskan program yang dicanangkan Pemerintah. “Kami berharap media membantu kami untuk menyiarkan crash program keringanan utang kepada masyarakat Sulawesi Selatan.  Begitu juga, sebisa mungkin jual beli agar dilakukan melalui lelang yang lebih pasti dan terjamin dokumentasinya,” tutup Sudirman. (CJ)