Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
Gelar Konferensi Pers, Kemenkeu Sulsel: APBN Antisipasi Tekanan Global
Charles Jimmy
Selasa, 30 Agustus 2022 pukul 08:55:36   |   228 kali

Makassar – Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers Kinerja APBN edisi Agustus 2022 secara daring di hadapan awak media pada Selasa (23/08). Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon II Kementerian Keuangan yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Sulawesi Selatan dan bertindak sebagai moderator adalah perwakilan dari Balai Diklat Keuangan Makassar.


Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Selatan Ekka S. Sukadana menyampaikan rilis APBNKita secara bulanan merupakan bagian dari tanggung jawab Kementerian Keuangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. “Kami berharap perkembangan capaian APBN dari bulan ke bulan dapat kita cermati dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan,” jelas Ekka.


Di tempat yang sama, Perwakilan Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, Wahyu menjelaskan adanya dampak tekanan global terhadap inflasi, beban pembiayaan dan harga komoditas. Karena itu APBN bekerja keras untuk mengantisipasi efek global tersebut.

Selanjutnya, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Sulsel  Sudirman memaparkan kinerja DJKN sampai dengan 31 Juli 2022. Realisasi program sertipikasi tanah di Sulawesi Selatan sudah mencapai 89 bidang tanah. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan barang milik negara (BMN) terealisasi sebesar Rp16,6 miliar atau mencapai 60,5 persen dari target.


Aset infrastruktur di Sulawesi Selatan, lanjutnya, terdiri atas jalan (termasuk jalur kereta api), jembatan, bendungan, aset pendidikan dan aset bidang kesehatan dengan nilai total sebesar Rp32,1 triliun di awal tahun 2022 dan diperkirakan bertambah sebesar kurang lebih Rp1,09 triliun dari belanja modal yang sudah terealisasi sampai bulan Juli 2022.


Selain itu, ada pula aset dari proyek strategis nasional yang bersumber dari pendanaan Lembaga Manajamen Aset Negara berupa bendungan di Gowa, Takalar dan Wajo, jaringan irigasi di Luwu Utara dan jalur kereta Makassar-Parepare dengan nilai total sampai Juli 2022 sebesar Rp1,98 triliun.


Ia juga menyampaikan bahwa pelayanan lelang di Sulawesi Selatan sudah menghasilkan PNBP sebesar Rp16,7 miliar dari total pokok lelang sebesar Rp864,5 miliar. “Selain PNBP, pelaksanaan lelang juga menyumbang kontribusi Pajak Penghasilan sebesar Rp3,5 miliar dan BPHTB sebesar Rp6,4 miliar,” ungkapnya.

 

Kementerian Keuangan terus mendorong pemberdayaan UMKM. “Dukungan UMKM dilakukan melalui kegiatan pendataan UMKM di Sulawesi Selatan, lelang produk UMKM di lelang.go.id dan relaksasi pengenaan tarif lelang UMKM sampai dengan nol persen,” ujar Sudirman.

Pengurusan piutang negara dilakukan melalui rencana aksi seperti inventarisasi dan joint program, sosialisasi crash program keringanan utang dan sinergi dengan Pemda untuk pengelolaan piutang daerah. Sampai bulan Juli 2022, crash program sudah terealisasi dalam bentuk 21 persetujuan keringanan utang dengan nilai sebesar Rp248,3 juta.


Dalam pelayanan penilaian di Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, Kanwil DJKN bersama KPKNL telah menerbitkan 928 laporang penilaian. Khusus di Sulawesi Selatan, hasil penilaian sebesar Rp815,3 miliar digunakan untuk proses penjualan dan pemanfaatan BMN serta penyusunan laporan keuangan. Permohonan terbesar adalah untuk kerja sama pemanfaatan aset pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, dengan nilai wajar Rp705 miliar.


Di akhir konferensi pers, Sudirman menitipkan pesan kepada rekan media untuk sosialisasi program kerja Pemerintah kepada masyarakat. “Mohon bantu pemberitaan terkait crash program keringanan utang kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan. Dan kepada pengusaha UMKM, untuk memasarkan produknya melalui lelang pemerintah,” tutup Sudirman. (CJ)

 

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini