Makassar – Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers Kinerja APBN edisi Agustus 2022 secara daring di hadapan awak media pada Selasa (23/08). Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon II Kementerian Keuangan yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Sulawesi Selatan dan bertindak sebagai moderator adalah perwakilan dari Balai Diklat Keuangan Makassar.
Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat
yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Selatan Ekka S.
Sukadana menyampaikan rilis APBNKita secara bulanan merupakan bagian dari
tanggung jawab Kementerian Keuangan untuk memberikan informasi kepada
masyarakat. “Kami berharap perkembangan capaian APBN dari bulan ke bulan dapat
kita cermati dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di
Sulawesi Selatan,” jelas Ekka.
Di tempat yang sama, Perwakilan Kanwil DJPB Sulawesi
Selatan, Wahyu menjelaskan adanya dampak tekanan global terhadap inflasi, beban
pembiayaan dan harga komoditas. Karena itu APBN bekerja keras untuk
mengantisipasi efek global tersebut.
Selanjutnya, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan
Informasi Kanwil DJKN Sulsel Sudirman
memaparkan kinerja DJKN sampai dengan 31 Juli 2022. Realisasi program
sertipikasi tanah di Sulawesi Selatan sudah mencapai 89 bidang tanah. Penerimaan
negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan barang milik negara (BMN)
terealisasi sebesar Rp16,6 miliar atau mencapai 60,5 persen dari target.
Aset infrastruktur di Sulawesi Selatan, lanjutnya, terdiri
atas jalan (termasuk jalur kereta api), jembatan, bendungan, aset pendidikan
dan aset bidang kesehatan dengan nilai total sebesar Rp32,1 triliun di awal
tahun 2022 dan diperkirakan bertambah sebesar kurang lebih Rp1,09 triliun dari
belanja modal yang sudah terealisasi sampai bulan Juli 2022.
Selain itu, ada pula aset dari proyek strategis nasional
yang bersumber dari pendanaan Lembaga Manajamen Aset Negara berupa bendungan di
Gowa, Takalar dan Wajo, jaringan irigasi di Luwu Utara dan jalur kereta
Makassar-Parepare dengan nilai total sampai Juli 2022 sebesar Rp1,98 triliun.
Ia juga menyampaikan bahwa pelayanan lelang di Sulawesi
Selatan sudah menghasilkan PNBP sebesar Rp16,7 miliar dari total pokok lelang
sebesar Rp864,5 miliar. “Selain PNBP, pelaksanaan lelang juga menyumbang
kontribusi Pajak Penghasilan sebesar Rp3,5 miliar dan BPHTB sebesar Rp6,4
miliar,” ungkapnya.
Kementerian Keuangan terus mendorong pemberdayaan UMKM.
“Dukungan UMKM dilakukan melalui kegiatan pendataan UMKM di Sulawesi Selatan,
lelang produk UMKM di lelang.go.id dan relaksasi pengenaan tarif lelang UMKM
sampai dengan nol persen,” ujar Sudirman.
Pengurusan piutang negara dilakukan melalui rencana aksi
seperti inventarisasi dan joint program, sosialisasi crash program keringanan
utang dan sinergi dengan Pemda untuk pengelolaan piutang daerah. Sampai bulan
Juli 2022, crash program sudah terealisasi dalam bentuk 21 persetujuan
keringanan utang dengan nilai sebesar Rp248,3 juta.
Dalam pelayanan penilaian di Sulawesi Selatan, Tenggara dan
Barat, Kanwil DJKN bersama KPKNL telah menerbitkan 928 laporang penilaian.
Khusus di Sulawesi Selatan, hasil penilaian sebesar Rp815,3 miliar digunakan
untuk proses penjualan dan pemanfaatan BMN serta penyusunan laporan keuangan.
Permohonan terbesar adalah untuk kerja sama pemanfaatan aset pemerintah
provinsi Sulawesi Selatan, dengan nilai wajar Rp705 miliar.
Di akhir konferensi pers, Sudirman menitipkan pesan kepada
rekan media untuk sosialisasi program kerja Pemerintah kepada masyarakat.
“Mohon bantu pemberitaan terkait crash program keringanan utang kepada
masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan. Dan kepada pengusaha UMKM, untuk
memasarkan produknya melalui lelang pemerintah,” tutup Sudirman. (CJ)