Bandung - Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat mengadakan Konferensi Pers yang dilaksanakan melalui media daring dan dipimpin oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat Tavianto Noegroho pada Kamis, (28/7) secara daring. Acara ini dihadiri oleh unit vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Jawa Barat yaitu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Ade Rochman, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Yuzmariza, Kepala BDK Cimahi dan seluruh Kepala Pelayanan dari masing-masing unit eselon I serta para awak media.

Tavianto menyampaikan bahwa dalam menyikapi berbagai perkembangan global yang menyebabkan ketidakpastian terhadap perekonomian, yang sangat penting adalah harus bergerak ke arah yang baik terutama terkait apa itu proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang angkanya terus semakin dalam dengan timbulnya berbagai eskalasi di berbagai kota maupun di negara-negara besar. “Hal itu mempengaruhi kita semua dan juga dari perspektif penerimaan, kita lihat bahwa postur realisasi APBN kita tetap terakselerasi dengan semua komponen belanja yang masih terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat luas,” ungkapnya.

Tavianto juga memaparkan kinerja APBN Jawa Barat Semester I Tahun 2022 yang secara nasional mencatatkan surplus di mana Penerimaan Negara tumbuh secara signifikan dibandingkan dengan Belanja Negara, namun perlu diantisipasi kebutuhan tambahan subsidi dan kompensasi energi di Semester II nanti, yang salah satu instrumennya adalah menguatkan daya beli masyarakat.

Realisasi belanja negara di Jawa Barat sampai dengan akhir Juni 2022 mencapai Rp52,82 triliun atau 47,72 persen dari target APBN 2022. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat tercapai sebesar Rp17,44 triliun atau 39,56 persen dari target APBN 2022 dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp35,37 triliun atau 53,12 persen dari target.  Realisasi Program PC-PEN tahun 2022 untuk Perlindungan Sosial sampai dengan Juni 2022 di Jawa Barat untuk program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp2,29 triliun untuk 1.74 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Sembako sebesar Rp3,92 triliun untuk 3,95 juta KPM, Bantuan Minyak Goreng sebesar Rp1,19 triliun untuk 3,95 juta KPM dan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp1,12 triliun yang disalurkan kepada 693,62 ribu KPM pada 4.906 Desa di Jawa Barat.

Selanjutnya, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Juni 2022 mencapai Rp35,37 triliun, masih ditopang dana Transfer ke Daerah, yaitu realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp18,78 triliun atau 57,56 persen dari alokasi yang tumbuh sebesar 4,63 persen, realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp10,86 triliun.

Sedangkan untuk realisasi DAK Fisik di Jawa Barat sebesar Rp308,48 miliar atau 9,47 persen tumbuh positif sebesar 11,19 persen dan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun atau 39,54 persen, serta realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp142,67 miliar atau 50 persen. Untuk realisasi Dana Desa di Jawa Barat tumbuh cukup signifikan sebesar 49,53 persen dibandingkan bulan Juni tahun 2021 dengan nilai nominal sebesar Rp3,10 triliun atau 50,70 persen dari pagu.

Sedangkan Pendapatan Negara di Jawa Barat hingga akhir bulan Juni 2022, realisasinya tercatat sebesar Rp76,84 triliun atau 65,20 persen dari target APBN tahun 2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp23,07 triliun dari periode yang sama tahun lalu, melanjutkan tren kinerja positif yang terjadi pada bulan Mei 2022. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi Pendapatan Negara di Jawa Barat tumbuh 42,91 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen penerimaan yang bersumber dari perpajakan mencapai sebesar Rp74,25 triliun atau 65,41 persen dari target APBN dan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp2,59 triliun atau 59,8 persen dari target APBN. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi  penerimaan perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 43,50 persen (yoy) dan 27,76 persen (yoy).

Menjawab pertanyaan media yang menanyakan hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menjaga kinerja APBN dalam ketidakpastian ekonomi, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Yuzmariza Yuzmariza menyampaikan bahwa dari sisi penerimaan Negara, ditengah masa-masa sulit ini biaya pembangunan justru meningkat sehingga memang disamping harus ada efisiensi dari sisi pengeluaran/belanja Negara, sedangkan dari sisi penerimaan harus ditingkatkan, Oleh karena itu harus memperhatikan pertumbuhan dunia industry yang bisa men-generate dan meningkatkan penerimaan Negara, terutama dari sisi Bea Cukai, yaitu industry yang berorientasi ekspor yang bisa meningkatkan cadangan devisa yaitu dengan cara memberikan insentif atau kemudahan-kemudahan dan relaksasi ketentuan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Ade Rochman Ade Rochman menambahkan dari sisi Belanja adalah melakukan efisiensi untuk belanja yang bersifat operasional, automatic adjustment terhadap beberapa pos-pos pengeluaran dan tetap mengarahkan APBN kita bagaimana mendorong para pelaku usaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, Pengendalian Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) masih tetap menjadi prioritas, Belanja Negara yang dilakukan adalah belanja yang dapat mendorong penerimaan Negara serta berusaha untuk mengurangi defisit pada APBN.

Menyikapi berbagai perkembangan global yang menyebabkan ketidakpastian terhadap perekonomian, APBN terus dijalankan secara adaptif dan fleksibel menghadapi berbagai tantangan. Diharapkan, APBN dapat terus menjaga dan melindungi daya beli masyarakat serta terus mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Pemulihan ekonomi Jawa Barat masih tetap dibayangi tantangan dan risiko global, sehingga peran APBN sebagai shock absorber sangat diperlukan, dengan tetap memperhatikan kinerja APBN agar tetap sehat, sustainabel dan kredibel.