Manado – Hingga akhir Mei 2022, realisasi pendapatan APBN di Provinsi Sulawesi Utara tercatat mencapai Rp1.819,60 miliar, naik dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 9,65 persen. Sementara belanja APBN di Sulawesi Utara tercatat sebesar Rp7.874,03 miliar atau telah mencapai 34,97 persen dari Pagu Anggaran.

“Realisasi komponen pendapatan bersumber dari perpajakan sebesar Rp1.323.21 miliar, dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp77,63 miliar, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak-red) sebesar Rp418,76 miliar,” ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara Ratih Hapsari Kusumawardani dalam kegiatan Bacarita APBN Perkembangan APBN Provinsi Sulut Periode 1 Januari – 31 Mei 2022 pada Kamis (30/6) secara daring.

Sementara untuk realisasi belanja APBN di Sulut, lanjutnya, belanja Pemerintah Pusat telah mencapai 29,56 persen dari pagu atau Rp2.73 miliar, namun mengalami penurunan dari tahun lalu sebesar -22,81 persen. Untuk komponen TKDD telah teralisasi 38,76 persen atau Rp5,13 miliar, namun turun dari tahun lalu sebesar 3 persen. Penurunan terbesar dari penyaluran DBH sebesar -43,67 persen dan DAK Fisik -34,44 persen serta DAK Non Fisik -27,77 persen.

Ratih juga menjelaskan sebagai sumber penerimaan terbesar, dijelaskan penerimaan pajak di Provinsi Sulut sampai dengan akhir Mei 2022 mengalami pertumbuhan (YoY) sebesar 4,31 persen dengan penerimaan sebesar Rp274,02 miliar. Realisasi Penerimaan perpajakan Provinsi Sulawesi Utara bulan Mei didominasi oleh PPh sebesar Rp145,05 Milliar (52,93 persen dari penerimaan) diikuti oleh PPN sebesar Rp124,86 Milliar (45,56 persen dari penerimaan).

“Faktor makroekonomi yang mempengaruhi perekonomian Indonesia pada tahun 2022, yaitu adanya tensi goepolitik yang mempengaruhi harga komoditas dan menimbulkan inflasi dan bank sentral Amerika menaikan suku bunga. Maka dalam menyikapi situasi tersebut APBN hadir dalam melindungi masyarakat, mendukung pemulihan ekonomi melalui belanja modal dan belanja barang, serta menjaga kesinambungan fiskal,” ujar Ratih.

Dalam kesempatan tersebut, Plh. Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Goklas Tunggul menyampaikan realisasi Program Keringanan Utang Tahun 2022 yang diusung oleh DJKN.

“Sampai dengan 15 Juni 2022, terdapat 4 debitur yang memanfaatkan Program Keringanan Utang dengan nilai keringanan yang diberikan mencapai Rp283,11 juta. Apabila debitur melakukan pelunasan sebelum bulan Juli akan mendapatkan tambahan keringanan pokok utang sebesar 40 persen,” kata Goklas.

Turut disampaikan perkembangan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara, yang mana perekonomiannya tumbuh menjadi 3,86 persen, naik 1,87 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Dari sisi inflasi, dua kota Sulawesi Utara, Kota Manado dan Kota Kotamobagu mengalami penurunan menjadi 0,18 persen dan 0,21 persen.

Pemulihan ekonomi di Indonesia terjadi cukup kuat dan merata. Diharapkan kinerja APBN dapat terus sehat meskipun kondisi global yang dinamis guna keberlanjutan perekonomian Indonesia ini tetap terjaga ke depannya. (ayu/wdp)