Bener Meriah – Kantor Wilayah Diretorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) menyelenggarakan Sinergi Pemberdayaan UMKM dengan melibatkan Kemenkeu Satu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank yang menyampaikan materi sesuai dengan tusinya masing-masing pada Selasa, (28/6) di Rembele Café dan Homestay Kabupaten Bener Meriah.

Hadir secara langsung Kepala Kanwil DJKN Aceh, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Aceh sekaligus Kepala Perwakilan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh, serta Kanwil Kemenkumham Aceh, LPEI, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Secara daring turut hadir pula Chief of Change Management Officer (CMO) II Kementerian Keuangan Wawan Juswanto, serta perwakilan Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Aceh, Syukriah HG yang dalam sambutannya meyampaikan bahwa acara ini merupakan implementasi Pojok SMV Kanwil DJKN Aceh, yang berusaha mendekatkan SMV Kemenkeu dengan stakeholder di Aceh.

"Acara sinergi hari ini adalah wujud keberadaan Pojok SMV Kemenkeu di Kanwil DJKN Aceh yang diresmikan oleh Dirjen Kekayaan Negara pada 28 Januari 2022 lalu, Pojok SMV hadir untuk merespon aspirasi daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pembiayaan kreatif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh," kata Syukriah.

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJBC sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Aceh, Safuadi menyampaikan mengenai Dana Insentif Daerah (DID) dimana Kabupaten Bener Meriah adalah penerima DID terbesar di Propinsi Aceh dan diikuti oleh Kabupaten Aceh Tengah, kedua Kabupaten tersebut merupakan eksportir kopi yang cukup berhasil dalam mengembangkan komoditi kopinya.

LPEI yang diwakili oleh Kepala Divisi Jasa Konsultasi, Gerald Grisanto menyampaikan perkembangan ekspor Indonesia, disampaikan bahwa tahun 2022 ini ekspor Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan yaitu terbesar sepanjang sejarah.

Kegiatan Sinergi Pemberdayaan UMKM Aceh ini juga merupakan program kerja dari Duta Transformasi Kanwil DJKN Aceh.

Dalam paparannya, perwakilan dari Kanwil Kemenkumham menjelaskan tentang pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya bagi perusahaan perseorangan. Kanwil DJKN membawakan materi tentang Kedai Lelang UMKM, Kanwil DJP menyampaikan mengenai Pembukuan Pajak UMKM, Kanwil DJBC menjelaskan tentang Surat Pemberitahuan Ekspor Barang, serta Kanwil DJPb dengan Kredit Usaha Rakyatnya. Di sesi siang hingga sore hari, giliran LPEI yang menyampaikan materi terkait ekspor. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Wely Putri Melati sebagai salah satu anggota Duta Transformasi Kanwil DJKN Aceh.

Acara Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu bersama Kanwil Kemenkumham dan LPEI ini juga merupakan implementasi salah satu inovasi unggulan Kanwil DJKN Aceh yaitu Layanan Terpadu Kementerian OEang (Lantera KOE) yang mensinergikan layanan 4 Unit Eselon I Kemenkeu yang memiliki Kantor Wilayah di daerah (Narasi/Foto: Tim Publikasi/Rachmadi)