Makassar – Perekonomian Indonesia diproyeksikan semakin membaik seiring dengan melandainya perkembangan kasus covid-19. Harapan tersebut mengemuka dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Mei 2022 yang dilaksanakan oleh Kemenkeu Sulawesi Selatan bersama awak media secara daring pada Rabu (25/05).

Konferensi pers dihadiri oleh Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, perwakilan Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, Kantor Pelayanan TIK BMN dan Kepala Balai Diklat Makassar yang menjadi moderator.

Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Sudirman yang mewakili Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat mengawali paparannya terkait nilai barang milik negara (BMN) per 30 April 2022 di Sulawesi Selatan senilai Rp234,4 triliun. Nilai BMN tersebut antara lain termasuk aset infrastruktur berupa jalan, jembatan, bendungan/waduk, aset pendidikan dan aset kesehatan dengan nilai total sebesar Rp31,32 triliun.

“Selain itu, terdapat serah terima barang rampasan negara berupa kayu Merbau eks Rampasan Kejari Makassar senilai Rp4,1 miliar yang telah ditetapkan statusnya sebagai BMN,” ungkapnya.

BMN eks Rampasan tersebut, lanjutnya, rencananya akan digunakan untuk penataan kawasan hutan konservasi Mangrove Tahura Ngurah Rai Bali, dalam rangka mendukung Kegiatan KTT G20 di Bali.  Sudirman juga menyampaikan capaian realisasi Sertipikasi BMN berupa tanah di wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 24 bidang tanah, dan untuk realisasi PNBP dari Aset/BMN yang sampai dengan akhir April 2022 untuk wilayah Sulawesi Selatan telah tercapai Rp6,8 miliar atau 24,81 %.

Sedangkan kinerja lelang sampai dengan akhir April 2022 telah tercapai pokok lelang sebesar Rp357,7 miliar, dengan PNBP Lelang Rp3,9 miliar. Pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL di Wilayah Sulawesi Selatan juga telah menyumbang Pajak Penghasilan sebanyak Rp1,06 miliar dan BPHTB sebesar Rp1,85 miliar.

Terkahir, Sudirman juga menyampaikan untuk kinerja pelayanan penilaian, telah diberikan layanan penilaian aset kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat sebanyak 162 laporan dalam rangka pemanfaatan berupa sewa dan pemindahtanganan berupa penjualan.