Pontianak – Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Barat berkolaborasi dan bersinergi merilis Kinerja APBN Kalimantan Barat Edisi Mei yang diselenggarakan secara hybrid di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat pada Rabu, (25/5). Seluruh perwakilan eselon II Kementerian Keuangan hadir pada konferensi pers tersebut, yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Balai Diklat Keuangan.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Barat dalam sambutannya menyampaikan kiranya kegiatan press conference kinerja APBN Kalimantan Barat Edisi Mei 2022 yang diadakan Kementerian Keuangan ini dapat memberikan informasi dan manfaat kepada stakeholders dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat.

“Kementerian Keuangan sebagai pemegang amanah untuk melakukan pengelolaan Keuangan Negara dan Kekayaan Negara sebagaimana ditetapkan dalam visi Kementerian Keuangan menjadi pengelola keuangan dan kekayaan Negara yang dipercaya, akuntabel dan terbaik di tingkat regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Kemenkeu satu ini, lanjutnya, sebagai bentuk sinergi kolaborasi dari berbagai unsur di Kementerian Keuangan. Setiap entitas Kementerian Keuangan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing namun dapat bersinergi dan berkolaborasi bekerjasama untuk menumbuhkembangkan secara bersama baik untuk wilayah Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia.

Upaya Kementerian Keuangan untuk menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat penuh dengan tantangan. Namun demikian dalam menjawab tantangan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Nilai-nilai yang menjadi landasan setiap pegawai dalam bekerja  dan didukung dengan perilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencirikan cerminan adanya kesatuan gerak dalam setiap lini dan fungsi untuk bersama-sama menciptakan keselarasan untuk mencapai visi dan misi dan sasaran strategis yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Kegiatan press conference ini yang juga merupakan bentuk tanggung jawab dan gambaran kinerja Kemenkeu di wilayah Kalimantan Barat dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 dengan demikian stakeholders, masyarakat dapat melihat kinerja APBN Kalimantan Barat Januari sampai dengan Mei 2022 dan  dengan press release ini diharapkan menjadi introspeksi dan penyemangat untuk bekerja lebih baik demi Kalimantan Barat yang semakin maju dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Dalam kegiatan ini, Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Darnadi menyampaikan enam issue penting terkait dengan PNBP aset, Piutang Negara, Lelang, Sertipikasi Tanah Negara di Kalimantan Barat, total aset Negara di wilayah Kalimantan Barat dan kinerja aset.

Hasil PNBP aset sampai dengan April 2022 mencapai total Rp5.611.875.432,00 dari target Rp18 miliar. “Hal ini menggambarkan masih terdapat aset yang idle pada Kementerian/Lembaga,” ungkapnya.

Untuk penurunan outstanding pengurusan piutang negara baik dari penyerahan Kementerian Negara/Lembaga maupun Pemda dengan total nilai  Rp658.092.390,00 baik melalui pelunasan  maupun piutang sementara belum dapat ditagih (PSBDT). 

Adapun capaian Pokok Lelang, lanjutnya, sampai dengan April 2022 sebesar Rp 71.946.894.162,00 diharapkan sampai dengan akhir tahun 2022 akan semakin meningkat. Ia juga menyampaikan total nilai buku BMN di Kalimantan Barat senilai Rp 98.953.264.666.574,00 dengan kuantitas sebanyak 214.007.607. Jika dibandingkan dengan PNBP yang diterima hanya 20,67 persen atau  Rp5.611.875.432,00.

“Diharapkan dengan ini aset dapat semakin dioptimalkan. Sertipikasi tanah Negara sampai saat ini di wilayah Kalimantan Barat sudah mencapai 1440 bidang tanah, tahun 2023 diharapkan seluruh tanah Negara sudah disertipikatkan,” ungkap Darnadi.

Tahun 2020 baru mulai dilakukan penghitungan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) untuk  wilayah Kalimantan Barat sudah mencapai di atas target 62 persen yaitu sebesar 82,06 persen. Kinerja aset di Kalimantan Barat baru dimulai tahun 2020 dengan tantangan banyak yang tidak menindaklanjuti pemanfaatan sewa karena kondisi pandemi, serta masih adanya pemanfaatan yang belum mendapat persetujuan  Pengelola Barang. Capaian kinerja aset sampai dengan April 2022 sebesar 41 persen dari target tahunan.

Beberapa catatan penting seperti penerimaan pajak sampai dengan April 2022 dari Kanwil DJP yang disampaikan oleh Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat sebesar Rp 3.349,94 triliun dengan target Rp 7.549,10 triliun. Penerimaan dari Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat sampai dengan April 2022 sebesar Rp768,63 miliar dari target tahun 2022 sebesar Rp 440,15  miliar atau mencapai 528 persen dari target. Sedangkan untuk pagu dan realisasi APBN sampai dengan April 2022 yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb dengan pagu sebesar Rp 10.229.970.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.324,780.000.000,00 sehingga mengalami penurunan dibandingkan dengan April 2021 sebesar 13,34 persen.

Dalam penutupnya Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Imik Eko Putranto, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya kepada para wartawan media massa dan elektronik, BKAD, BPKAD Kota/Kabupaten, Kepala Bapeda Kota/Kabupaten lingkup Kalimantan Barat. Kehadiran Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, DJKN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersatu untuk membangun Kalimantan Barat dan masyarakat makin sejahtera. Serta dengan adanya forum ini dapat memahami penerimaan negara serta berapa besar alokasi anggaran yang disalurkan ke Kalimantan Barat. Diharapkan kinerja APBN Tahun 2022 semakin membaik. (ta)