Bandung – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi
Jawa Barat kembali merilis kinerja APBN Jawa Barat bulan April Tahun 2022 sebagai
upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terkait pengelolaan APBN dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui konferensi pers (konpers)
yang dilaksanakan secara hybrid pada Jum’at, (27/5) di Ruang Rapat Kanwil DJP
Jabar I, Lantai I Gedung K, Jl. Asia Afrika No.114 Bandung.
Kinerja Positif APBN masih Berkelanjutan
Plt. Kakanwil DJPN Prov. Jabar Ade Rohman merilis kinerja
APBN Jawa Barat yang menunjukkan bahwa kinerja positif APBN masih
berkelanjutan, sampai dengan 30 April 2022. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah di Jawa Barat tercatat sebesar
Rp49,28 triliun atau 41,82 persen dari target APBN tahun 2022. Capaian tersebut
lebih tinggi Rp12,82 triliun dari
periode yang sama tahun lalu, melanjutkan tren kinerja positif yang
terjadi pada bulan Maret 2022. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah di Jawa Barat tumbuh
35,16 persen (yoy).
“Secara nominal, realisasi komponen penerimaan yang
bersumber dari perpajakan mencapai sebesar Rp47,74 triliun atau 42,05 persen
dari target APBN dan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai
Rp1,54 triliun atau 35,6 persen dari target APBN. Berdasarkan pertumbuhannya,
realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP
tumbuh berturut-turut sebesar 35,96 persen (yoy) dan 14,46 persen (yoy),”
ujarnya.
Capaian realisasi penerimaan perpajakan, lanjutnya, bersumber
dari penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Dari sisi penerimaan pajak,
hingga akhir April 2022 capaian tercatat sebesar Rp33,47 triliun atau 41,88
persen terhadap target APBN. Penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 37,21
persen secara (yoy). Secara nominal, penerimaan pajak didorong pertumbuhan
positif dari komponen Pajak Penghasilan (PPh) tumbuh sebesar 43,71 persen,
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM tumbuh sebesar 30,96 persen, dan Pajak
Bumi dan Bangunan tumbuh sebesar 34,18 persen.
Penerimaan Pajak sangat baik dan tumbuh positif, dampak
harga komoditas, pemulihan ekonomi, dan dampak kebijakan (phasing-out insentif
fiskal dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)). Ke depannya, penerimaan pajak
diperkirakan akan mengalami normalisasi. Realisasi PPS di Jawa Barat sampai
dengan April 2022 sebesar Rp729,78 miliar dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak
4.901.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penerimaan Pajak sampai
dengan April 2022 ditopang oleh lima sektor dominan yang menyumbang 79,94
persen penerimaan pajak Provinsi Jawa Barat. Mayoritas sektor utama penerimaan
pajak terus melanjutkan tren pertumbuhan yang positif bulan sebelumnya. Sektor
industri pengolahan dan perdagangan tumbuh double digits dimana kinerjanya
didorong oleh peningkatan produksi, ekspor dan impor, serta konsumsi akibat
pulihnya permintaan global dan domestik dimana masing-masing tumbuh 48,06
persen (yoy) dan 19,59 persen (yoy). Sektor Kegiatan Jasa Lainnya tumbuh
sebesar 5,33 persen, Sektor Real Estat kinerjanya didorong oleh pertumbuhan
aktivitas konstruksi yang tumbuh 3,81 persen (yoy). Selain itu, kinerja sektor
Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh positif sebesar 3,15 persen karena
peningkatan setoran PPh 21, profitabilitas mulai membaik.
Sedangkan, penerimaan perpajakan yang bersumber dari
kepabeanan dan cukai di Jawa Barat, realisasinya sampai dengan akhir April 2022
mencapai sebesar Rp14,27 triliun atau 42,47 persen terhadap target APBN 2022
dan tumbuh sebesar 33,1 persen (yoy).
Kinerja kepabeanan dan cukai berdasarkan nominal dan pertumbuhannya
tercatat positif dan tumbuh siginifikan di semua komponen. Penerimaan Bea Masuk
mencapai sebesar Rp363,38 miliar atau 51,67 persen dari target APBN 2022 dan
tumbuh sebesar 87,32 persen (yoy) karena didorong kinerja impor Jawa Barat,
terutama mesin dan perlengkapan elektrik, mesin dan peralatan mekanis serta
kain rajutan. Selanjutnya, penerimaan Cukai mencapai Rp13,9 trilliun atau 42,28
persen dari target APBN 2022 dengan tumbuh sebesar 32,10 persen (yoy).
Realisasi PNBP sampai dengan akhir April 2022, lanjutnya, mencapai
Rp1,54 triliun atau 35,6 persen dari target APBN 2022 dan tumbuh sebesar 14,46
persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pencapaian realisasi
PNBP di Jawa Barat tersebut terutama bersumber dari realisasi PNBP lainnya dan
pendapatan badan layanan umum (BLU) masing-masing sebesar Rp983,29 miliar dan
Rp557,62 miliar. PNBP lainnya tumbuh terutama didorong komponen PNBP Biaya
Pendidikan, PNBP Kekayaan Negara dan Lelang, PNBP Pelayanan Pertanahan, PNBP
Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan PNBP Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB).
Realisasi Belanja Negara
Sebagai informasi, di bulan April 2022, APBN terus
melanjutkan kinerja yang optimal. Realisasi belanja negara di Jawa Barat sampai
dengan akhir April 2022 mencapai Rp33,39 triliun atau 30,22 persen dari target
APBN 2022. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan
manfaat optimal bagi masyarakat. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi
Belanja Pemerintah Pusat tercapai sebesar Rp10,90 triliun atau 24,82 persen
dari target APBN 2022 dan masih mengalami kontraksi sebesar 2,51 persen.
Rendahnya realisasi Belanja Pemerintah Pusat disebabkan rendahnya realisasi
belanja barang dan belanja modal. Kinerja penyerapan belanja di Jawa Barat
untuk bulan-bulan selanjutnya diharapkan semakin membaik untuk mendorong
akselerasi pemulihan ekonomi dan target pembangunan.
Belanja Pemerintah pusat melalui Belanja
Kementerian/Lembaga terutama dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan,
pembayaran Tunjangan Hari Raya, pendanaan atas kegiatan operasional K/L,
program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi,
serta pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Kinerja penyerapan
belanja menjelang akhir triwulan II 2022 diharapkan semakin baik seiring dengan
akselerasi belanja barang K/L dan belanja modal untuk berbagai proyek
pembangunan di Jawa Barat seperti pengembangan bendungan, danau, dan bangunan
penampung air lainnya, pelayanan transportasi perkeretaapian, pelaksanaan
preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, pengembangan jaringan
irigasi permukaan, rawa, dan non-padi, serta program penanganan Covid-19 dan
pemulihan ekonomi.
Selanjutnya, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp22,49 triliun atau 33,78
persen target APBN 2022. Belanja TKDD masih tumbuh negatif sebesar 0,96 persen
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan masih ditopang dana
Transfer ke Daerah, yaitu realisasi DBH sebesar Rp733,60 miliar atau 13,37
persen masih mengalami kontraksi sebesar 74,27 persen, sedangkan realisasi DAU
sebesar Rp13,60 triliun atau 41,67 persen dari pagu dengan tumbuh sebesar 9,49
persen. Sementara itu, penyaluran DAK Non Fisik tumbuh negatif sebesar 1,13
persen atau sebesar Rp5,98 triliun sudah tersalurnya Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Sedangkan untuk
realisasi DAK Fisik di Jawa Barat sebesar Rp2,09 miliar atau 0,06 persen masih
mengalami kontraksi sebesar 88,75 persen. Untuk realisasi Dana Desa tumbuh
cukup signifikan sebesar 60,97 persen dibandingkan bulan April tahun 2021
dengan nilai nominal sebesar Rp2,16 triliun atau 35,15 persen dari pagu.
Realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa s.d.
Bulan April 2022 sebesar Rp694,64 miliar yang disalurkan kepada 639,7 ribu
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 4.906 Desa di Jawa Barat. Sedangkan
realisasi Program PC-PEN tahun 2022 untuk Perlinsos sampai dengan April 2022 di
Jawa Barat untuk program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp2,06 triliun untuk
1.74 juta KPM dan Program Sembako sebesar Rp2,37 triliun untuk 1,32 juta KPM.
Konferensi Pers ini selain dihadiri oleh wartawan dari
berbagai media cetak dan dari RRI Jawa Barat, juga turut dihadiri oleh para
Kepala Kantor Pelayanan semua unit Eselon I Kementerian Keuangan di Jawa Barat,
melalui daring ataupun melalui luring.